 |
| Salah seorang orator perwakilan Gardah Kuningan membacakan puisi di atas mobil komando pada aksi Gerakan Masyarakat Melawan di Gedung DPRD Kuningan, Senin (19/9) |
KUNINGAN - Aksi penolakan kenaikan harga BBM kembali dilakukan di Kabupaten Kuningan, kali ini seratusan massa dari Gerakan Masyarakat Melawan datang ke gedung DPRD Kabupaten Kuningan dengan cara mendorong sepeda motor mereka.
Aksi yang dimulai pada pukul 14:00 WIB ini berbeda dengan 3 aksi sebelumnya yang dilakukan oleh para mahasiswa.
Aksi Senin (19/9) siang ini nampak sejumlah elemen masyarakat yang didominasi oleh ormas Islam menyampaikan aspirasi di halaman gedung, bukan di jalanan.
Rangkaian acara aksi pun nampak tersusun dan dibawakan oleh pembawa acara, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila hingga penyampaian aspirasi dari masing-masing perwakilan elemen massa diabsen satu persatu.
Dalam orasi mereka, para pentolan organisasi massa yang menyampaikan jeritan rakyat ini meminta dengan tegas agar pemerintah bisa merasakan derita rakyat yang terdampak dari kenaikan harga BBM ini.
Mereka pun menuntut pemerintah daerah melalui lembaga legislatif bisa lebih tegas menyatakan sikap kepada pemerintah pusat agar kenaikan harga BBM bisa dibatalkan.
"Kami tidak mau hanya diberikan janji bahwa aspirasi kita akan disampaikan lalu tidak ada tindaklanjut kedepannya," ungkap salah seorang orator, Lukman, dalam orasinya.
Untuk menambah keyakinan mereka, bahwa DPRD Kuningan benar-benar berada ditengah-tengah masyarakat saat penolakan kenaikan harga BBM ini, Ia meminta anggota DPRD yang mantan aktivis bisa maju ke tengah kerumunan massa aksi dengan naik mobil komando.
Akhirnya, terlihat ada 4 anggota DPRD, yakni Nuzul Rachdy, Ikhsan Marzuki, Deki Zaenal Mutaqin dan Muhammad Apip Firmansyah naik ke mobil komando.
Keempat anggota DPRD ini berdiri di sana sambil mendengar satu persatu perwakilan massa berorasi.
Di akhir orasi, massa menyampaikan pernyataan sikap Gerakan Masyarakat Melawan kepada pemerintah pusat, yang terdiri dari 3 point' tuntutan.
Pertama, mereka menyatakan menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan ekonomi masyarakat.
Yang kedua, mereka meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, karena kenaikan harga BBM menurut mereka adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.
Yang ketiga, Gerakan Masyarakat Melawan menegaskan, jika pemerintah tidak bisa mengembalikan harga BBM seperti semula, maka Presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya.
Menanggapi tuntutan massa ini, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy mengatakan bahwa pihaknya secara lembaga sependapat untuk masalah penolakan kenaikan harga BBM.
"Bahkan sejak tanggal 1 September lalu, sebelum harga BBM diumumkan naik, kami dari seluruh Fraksi di DPRD Kuningan sudah menyatakan menolaknya," kata Zul, didepan massa aksi.
Namun untuk tuntutan yang ketiga Zul menilai ada kalimat yang membuatnya tidak setuju, yakni soal kalimat kewajiban presiden mundur dari jabatannya jika tidak bisa mengembalikan harga BBM seperti semula.
"Soal mewajibkan presiden mundur dari jabatannya di tengah masa jabatannya ini kan inkonstitusional," katanya.
Atas jawaban Zul ini, massa meminta Zul turun dari mobil komando, karena tidak bersedia menandatangani persetujuan terhadao tuntutan massa.
Terlihat hanya ada dua anggota DPRD yang berani ikut menandatangani surat tuntutan massa ini, yakni Ikhsan Marzuki dari PKS dan Deki Zaenal Mutaqin dari Partai Gerindra.
"Saya wakil ketua fraksi, namun saya pribadi bertanggung jawab atas sikap saya ini," kata Deki sebelum menandatangani surat tuntutan massa aksi.
Setelah dua anggota DPRD ini menandatangani persetujuan terhadap tuntutan massa, akhirnya aksi Gerakan Masyarakat Melawan pun berakhir. Mereka membubarkan diri dengan tertib dikawal seratusan aparat keamanan dari Polres Kuningan, Kodim 0615/Kuningan dan Satpol PP Kuningan. (Nars)
