 |
| Plang "Kawasan Tertib Lalu Lintas" yang terpasang di sekitar Bundaran Cijoho ke arah Jalan Siliwangi |
KUNINGAN - Sejumlah warga disebut-sebut akan melancarkan unjuk rasa pada Rabu (25/5) pagi ini untuk menolak rencana penerapan one way (rekayasa lalu lintas satu arah) di ruas Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan.
Informasi tersebut masuk ke redaksi kuninganreligi.com, Rabu pagi melalui media percakapan aplikasi WhatsApp.
Aksi unjuk rasa ini akan mewarnai suasana Forum Group Discussion (FGD) yang juga diselenggarakan hari ini.
Warga yang akan ikut unjuk rasa tersebut, menurut informasi adalah dari komponen warga yang berdomisili di Siliwangi (sekitar Lingkungan Cigembang), Purwawinangun, dan Cijoho.
Nino, warga Purwawinangun, saat dikonfirmasi Rabu pagi tidak menutupi bahwa rencana aksi unjuk rasa warga sekitar jalur yang akan terdampak one way Siliwangi ini bisa saja dilakukan hari ini.
"Mungkin saja, soalnya sejak sepekan ini banyak warga yang mengeluh soal (rencana penerapan) one way ini. Saya sendiri juga jelas menolak jika one way di ruas Siliwangi diterapkan secara permanen," papar Nino.
Selain one way, Ia juga mengkritisi adanya plang Kawasan Tertib Lalu Lintas di atas jalan sekitar Bundaran Cijoho, sementara pelaksanaannya dinilai nol besar.
"Kawasan tertib lalu lintas yang selama ini ada plangnya itu juga tidak tegas. Di kawasan itu mobil parkir kiri-kanan bahu jalan seenaknya, sebenarnya itu yang harus ditertibkan, bukan one way jalan keluarnya," tandasnya.
Selain akan adanya penolakan dari warga, terkait kebijakan one way Siliwangi ini, muncul juga petisi di Dunia Maya. Melalui laman website change.org, akun atas nama Save Kuningan membuat petisi berjudul Tolak One Way Jalan Siliwangi.
Baca juga:
Hingga 17 jam sejak dibuat, Selasa (24/5) kemarin, petisi tersebut telah mendapat ratusan tanda tangan dari warganet.
" Penerapan kebijakan one way di ruas Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan dinilai tidak efektif. Justru semakin membuat macet jalan alternatif. Selain itu mempersulit Angkutan Kota (Angkot) mencari nafkah ditengah kondisi sulit seperti sekarang," tulis petisi ini.
Ditambahkan juga penerapan one way ini membingungkan masyarakat dan banyak masalah-masalah lain yang timbul. Sedangkan efektifitasnya tidak dirasakan. Untuk itu kami masyarakat Kabupaten Kuningan menolak dan meminta pihak terkait untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Terpisah, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan, Sri Laelasari, ikut berkomentar soal penerapan one way Siliwangi ini.
Dirinya mengaku tidak setuju diberlakukannya one way secara permanen, apalagi jika akan diterapkan 24 jam.
"Informasi dari Dishub Kuningan one way itu dilakukan sebelum Idul Fitri 2022 dan sekarang tahap uji coba dari 28 Mei sampai kapan?," katanya.
Bahkan sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kuningan, Sri juga mengaku tidak mendapat tembusan kajian apapun alasan akan diterapkannya one way ini.
"Dinas Perhubungan kan SKPD mitra Komisi 3, masa saat akan ada kebijakan one way ini tak ada penjelasan ke kami, minimal tembusannya lah," ketus Sri.
Bahkan saat akan digelar FGD Diskusi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan Dishub Kuningan hari ini, ternyata pihaknya pun tidak diberitahu sama sekali. (Nars)
