KUNINGAN - Kunjungan singkat Presiden Joko Widodo di Pembangunan Bendungan Kuningan, yang terletak di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, sedikit membuka permasalahan terkait pembebasan lahan dan relokasi warga terdampak genangan air bendungan.
Berbagai komentar warga, khususnya mereka yang tinggal di Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum dan aktivis lingkungan Kuningan yang mengeluhkan permasalahan tersebut, mendapat jawaban dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri, ikut memberikan tanggapan tentang hal itu.
Di lokasi pembangunan bendungan yang ditinjaunya, Jum'at (25/5), orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, bahwa dirinya telah bertemu dengan sejumlah warga tersebut dan relokasi dapat dilakukan dengan baik.
" Saya sudah ketemu juga dengan masyarakat yang akan dipindahkan. Intinya tidak ada masalah," ucapnya.
Dalam acara yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun 100 rumah dengan tipe 36 untuk kepentingan relokasi ini. Kebutuhan rumah relokasi sisanya akan dibangun pada tahun ini juga sesuai dengan kesiapan lahan dari pemerintah Kabupaten Kuningan.
" Ada KK yang direlokasi dari daerah genangan sini dan yang sudah ditempatkan di dua lokasi ada 100 rumah tipe 36. Kami ke sana bagus sekali, Pak Presiden mau ke sana tapi waktunya terbatas. Jadi sudah ada 100 rumah yang ditempati oleh warga. Sekarang pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lagi lahannya untuk bisa kita bangun tahun ini juga," ucap Basuki.
Terpisah, Plt Bupati Kuningan, Dede Sembada, juga memberikan tanggapan bahwa permasalahan itu, terkait dengan ijin penebangan dalam rangka pematangan lahan.
Pihaknya meyakinkan kepada warga bahwa Kepala Dinas DPRPP tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan mendatang
" Tadi Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri PU juga menerangkan komitmennya untuk membantu pembangunan 399 rumah untuk relokasi, sehingga persolaan relokasi dalam hal dampak yang terkena waduk ini segera dapat diselesaikan, " terang Desem.
Sementara itu, seorang Aktivis lingkungan, Nining Hana sangat menyayangkan adanya keterlambatan penanganan masalah ganti rugi lahan dan relokasi bagi warga terdampak pembangunan Waduk Cileuweung.
" Iya kang, malu lah san kasian juga sama warga. Itu dulunya gimana kok bukan warga dulu yang diurus malah pembangunan dulu. Tempo hari kan kena banjir parah kang disitu. Karena pohon-pohon sudah ditebang-tebangin, otomatis air ke warga, yang posisinya desanya akan digenang, " ujarnya. (Nars)
