KUNINGAN - Puluhan aktivis dan beberapa calon anggota legislatif non incumbent melakukan unjuk rasa hari ini, Rabu (06/01/2019) di depan pendopo Pemkab Kuningan.
Mereka datang dengan membawa atribut bendera dan seragam organisasi kemasyarakatan masing-masing. Ada juga bendera partai dan spanduk bertuliskan penolakan terhadap pencairan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD tahun 2019 yang menurut mereka akan segera direalisasi sebelum pelaksanaan Pileg 2019.
Aksi mereka menuntut agar pihak terkait, yang dalam hal ini Pemkab Kuningan bisa menunda pencairan anggaran Pokir tahun 2019 hingga selesai pelaksanaan Pileg, April mendatang.
Mereka mensinyalir, para anggota DPRD yang notabene akan mencalonkan lagi sebagai legislator di tahun 2019, bisa memanfaatkan dana Pokir tersebut untuk mempengaruhi massa agar bisa memilihnya kembali.
Koordinator aksi, Nana Rusdiana, kepada media mengatakan, jika ingin menghasilkan para wakil rakyat yang baik maka prosesnya pun harus sesuai aturan yang memenuhi asas keadilan.
" Jika pokir diberikan sebelum pelaksanaan pileg, Ini tidak adil dirasakan oleh para caleg non incumbent, karena harus bersaing dengan caleg incumbent yang notabene diuntungkan dari dana pokir tersebut, " ujarnya.
Menjawab aspirasi mereka, perwakilan Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, yang diminta dihadirkan untuk menanggapi aspirasi aksi tersebut, mengatakan bahwa untuk bisa menunda turunnya anggaran Pokir yang dituntutkan, adalah diluar kewenangan pihaknya.
Meski begitu, pihaknya setuju agar bisa melahirkan wakil rakyat yang baik harus diawali dengan proses yang baik pula. Pihaknya juga telah menekankan kepada para caleg incumbent untuk tidak sekali-kali memanfaatkan kegiatan Rreses sebagai ajang kampanye.
Sementara, Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi, menyambung jawaban Bawaslu, dengan nada sama, yakni KPU pun tidak dalam posisi sebagai penentu kebijakan turunnya anggaran Pokir DPRD. Pihaknya hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang dituntut untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.
Di tempat sama, Sekretaris Daerah Pemkab Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mewakili Bupati Acep Purnama, mengaku sangat memahami dan mendukung aspirasi yang disampaikan.
Pihaknya berjanji menampung aspirasi para pengunjuk rasa dan akan menyampaikan kepada atasannya untuk menindaklanjuti secepatnya.
" Pihak eksekutif akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan karena terikat aturan yang ada. Terkait dana pokir yang disuarakan, ada dua hal yang bisa membuat dana tersebut diturunkan, yakni kondisi keuangan daerah yang memungkinkan, juga adanya usulan dari SKPD-SKPD, " terangnya.
Hingga saat ini, akunya, semuanya masih dalam proses, dan kondisi keuangan Pemkab Kuningan pun belum memungkinkan untuk bisa secepatnya merealisasikan anggaran untuk dana pokir tersebut.
Setelah berdialog dan mendapat keterangan dari beberapa pihak terkait, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkanb diri dengan tertib. aksi mereka mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dari Kodim 0615/Kuningan, Polres Kuningan dan Satpol PP Pemkab Kuningan. (nars)
