KUNINGAN - Tahapan proses penanganan kasus video viral ungkapan Acep Purnama, Bupati Kuningan, terus dijalankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kuningan. Beberapa pihak sudah dipanggil Bawaslu untuk dimintai klarifikasinya tentang konten video tersebut, untuk mengkaji apakah ada unsur pelanggaran pemilu atau tidak.
Seperti yang dilaksanakan Kamis (21/02/2019) ini, Bawaslu Kuningan, memanggil organisasi induk kepala desa dan perangkat desa, APDESI Kuningan, untuk dimintai keterangan mereka.
Baca juga: 45 MENIT, ACEP DICECAR 7 PERTANYAAN
Selepas agenda klarifikasi dengan Bawaslu, Ketua APDESI Kuningan, Linawarman menyampaikan bahwa pihaknya sejak Ahad (17/02) telah menyepakati untuk memberikan maaf untuk Bupati Kuningan, atas ungkapan Laknat yang ditujukan pada aparat desa dan kepala desa yang tidak memilih Jokowi, seperti yang diungkapkan Acep Purnama dalam video tersebut.
" Pak Bupati telah datang langsung ke sekretariat kami, Ahad kemarin, untuk meminta maaf. Secara spontan, kami sebagai manusia memaafkan permintaan maaf beliau yang disampaikan secara tertulis dan lisan, " terang Linawarman.
Kemudian, lanjutnya, pada Hari Rabu (20/02/2019), APDESI telah membuat berita acara pernyataan menerima maaf tersebut yang ditandatangani oleh 45 pengurus DPK dan Desa.
" Kami menerima permohonan maaf tersebut, dan juga terkait Pemilu atau Pilpres sebagai aparat dan kepala desa kami bersikap netral. Ini kami sampaikan kepada Bawaslu tadi saat klarifikasi, " ujarnya.
Pihaknya juga mengakui bahwa Bupati Kuningan tidak pernah mengintruksikan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengarahkan dukungan pada satu pasangan capres tertentu.
Ditanya terkait konten ucapan Acep yang menyinggung soal Dana Desa, Linawarman mempersilakan Bagian Hukum APDESI, Umar Said untuk menjawabnya.
Menurut Umar, mengenai dana desa merupakan distribusi anggaran dari negara pada desa, ada mekanisme tertentu.
" Sebenarnya aparat desa dan kepala desa tidak tahu-menahu soal ungkapan Pak Acep dalam video itu. Di situ tidak ada satu pun kehadiran kepala desa dan aparat desa, " jelas Umar.
Justru, imbuhnya, pihaknya mempertanyakan maksud orang yang memviralkan video tersebut untuk apa.
Didampingi pengurus APDESI lainnya, Ketua APDESI, Linawarman, menekankan kembali sikap netralnya dalam pilpres kepada media.
" Walaupun kami ini punya hak pilih, secara ini, kami juga harus berpolitik. Walaupun secara tidak langsung kami bersentuhan dengan masyarakat, namun dalam hal ini kami harus diam sediam-diamnya," tegasnya.
Ketika ditanya perihal ucapan Acep dalam video yang akan mengavaluasi habis kebijakan kepala desa, Linawarman meyakinkan bahwa pihaknya tidak takut.
" Oh Enggak, jadi walaupun dievaluasi juga tenang, soalnya DD dan ADD mah itu sudah pasti dari sananya, " tukasnya. (Nars)
" Oh Enggak, jadi walaupun dievaluasi juga tenang, soalnya DD dan ADD mah itu sudah pasti dari sananya, " tukasnya. (Nars)
