 |
| Ilustrasi (foto:BMKG) |
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan sebagai hasil dari perubahan iklim bukanlah isapan jempol semata.
Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Perhimpunan Agronomi Indonesia, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa laju perubahan iklim yang semakin cepat telah berdampak negatif pada ketahanan pangan nasional, dengan hasil panen menurun dan kegagalan dalam bercocok tanam.
"Saat ini, suhu global bumi telah meningkat sebesar 1,2 derajat Celsius. Meskipun angka tersebut terlihat kecil, sebenarnya itu adalah angka yang signifikan dan berbahaya. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global telah menyebabkan banyak fenomena ekstrem dan bencana hidro-meteorologi," ungkap Dwikorita.
Dwikorita menjelaskan bahwa prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang kemungkinan terjadinya bencana kelaparan pada tahun 2050 adalah ancaman nyata. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Indonesia atau negara-negara berkembang saja, melainkan juga berdampak pada seluruh negara di dunia jika tidak diambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim.
"Diperkirakan pada tahun 2050, jumlah penduduk dunia akan mencapai 10 miliar. Jika ketahanan pangan di seluruh dunia melemah, maka akan terjadi bencana kelaparan karena produksi pangan terus menurun akibat perubahan iklim," tambahnya.
Dwikorita menyadari bahwa banyak yang beranggapan bahwa ancaman perubahan iklim dan krisis pangan belum terlalu terlihat di Indonesia karena negara ini masih memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun.
Namun demikian, jika situasi iklim global saat ini tidak ditanggapi secara serius, Indonesia mungkin akan terlambat dalam mengantisipasi bencana kelaparan pada tahun 2050. Ketahanan pangan nasional Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, yaitu kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di tengah produksi pangan yang stagnan.
Dalam hal kebijakan ketahanan iklim, Dwikorita mengungkapkan bahwa jika tidak ada intervensi kebijakan yang dilakukan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia akibat dampak perubahan iklim bisa mencapai Rp544 triliun dalam periode 2020-2024. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan iklim menjadi salah satu prioritas yang penting untuk menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), BMKG memiliki mandat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Ini sangat penting karena menurut perhitungan Kementerian Keuangan, kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahun," jelasnya.
Dwikorita menekankan bahwa BMKG terus melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, bukan hanya dalam hal teknologi, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang semakin kompleks.
Data dan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG tidak hanya diperlukan untuk penanggulangan bencana alam, tetapi juga dalam bidang kesehatan, konstruksi, energi pertambangan, pertanian, kehutanan, tata ruang, industri, pariwisata, transportasi, pertahanan, keamanan, sumber daya air, dan sektor kelautan perikanan.
"Khususnya di sektor pertanian, BMKG terus meningkatkan literasi iklim dan cuaca bagi petani dan penyuluh pertanian sebagai langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kami terus mengadakan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di seluruh Indonesia dengan fokus pada berbagai komoditas pertanian unggulan," tambahnya.
Dwikorita juga menambahkan bahwa informasi terkini mengenai kondisi iklim yang disediakan oleh BMKG telah digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan dan rekomendasi dalam sistem pemantauan ketahanan pangan nasional. Informasi tersebut mencakup anomali iklim global, pemantauan kondisi iklim, dan prediksi iklim.
"Informasi ini dapat menjadi acuan awal untuk menentukan status ketahanan pangan nasional, apakah dalam kategori aman, waspada, siaga, atau awas," pungkasnya. (Nars)
