 |
| Ilustrasi |
OPINI - Media massa di Kuningan beberapa minggu menjelang akhir Februari disibukkan dengan pemberitaan mengenai masalah gagal bayar Pemda Kuningan. Bahkan DPRD Kuningan terkesan sibuk menangani masalah ini sampai terbentuknya pansus yang kabarnya sekarang sudah mulai bekerja.
Dalam masalah gagal bayar ini, jika dilihat dari sudut pandang orang awam, permasalahannya sangat jelas.
Tidak ada yang bisa dipersalahkan karena hukumnya darurat. Permasalahan yang terlihat adalah hutang periode sebelum tahun 2022 yang dibayar pada tahun 2022 ditambah dengan defisit anggaran 2022.
Permasalahan ini segera diatasi oleh pinjaman dari Bank Jabar yang disetujui DPRD Kabupaten Kuningan. Pinjaman tersebut tentunya akan dibayar dari APBD 2023.
Namun, jika APBD 2023 mengalami defisit lagi, maka akan menimbulkan efek berantai yang lebih besar. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi defisit anggaran ini terlihat remang-remang mengingat PAD dan sumber dana lainnya nampaknya sangat minim.
Disinilah seharusnya menjadi ajang bagi partai politik atau para tokoh yang akan berkompetisi di Pilkada nanti untuk menjual program. Tidak dengan cara mengungkit kelemahan rival atau pesaing. Karena tahun ini adalah tahun politik, maka apapun bisa dipolitisir, seperti terbentuknya pansus gagal bayar ini.
Ditinjau dari perspektif politik, terlihat jelas ada ekspos politik bahwa terjadi dua kelompok yang akan berkompetisi di Pilkada, meskipun ada kelompok yang setengah-setengah. Misalnya, jika diakomodir wakil maka akan ikut incumbent, namun jika tidak, maka akan membuat koalisi baru atau bergabung dengan yang kontra dengan incumbent. Hal ini terlihat dari sudut pandang orang awam seperti saya.
Terlepas dari itu semua, kami hanya berpendapat bahwa persaingan dengan menjual kelemahan pesaing akan berdampak buruk di masa depan dan tidak akan membawa perubahan apa pun untuk Kuningan ke depan.
Yang lebih penting adalah bagaimana membuat terobosan untuk mengatasi solusi agar tidak terulang di masa depan, sehingga Kuningan dapat mandiri dan bahkan maju di masa depan. Inilah platform kampanye yang lebih elegan bagi calon bupati dan para calon anggota legislatif dari berbagai partai politik yang akan berkompetisi di pemilu 2024 yang akan datang.
Namun, semoga tinjauan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pansus Gagal Bayar ini diharapkan dapat benar-benar bekerja untuk mengatasi agar tidak terulang lagi gagal bayar di periode akan datang. **"
Penulis: Abah Uya (Koordinator SAKUKU)
