 |
| H Yudi Budiana, ditunjuk sebagai Ketua Pansus DPRD terkait Tunda Bayar Pemkab Kuningan |
KUNINGAN - Rapat Paripurna DPRD Kuningan, pada Rabu (15/02/2023) yang berlangsung lebih dari 3 jam, akhirnya menyetujui pembentukan Pansus untuk membahas kondisi Gagal Bayar Pemkab Kuningan.
Paripurna mengalami 3 kali skors, pertama karena tidak kuorum, kedua karena waktu Sholat Ashar, dan ketiga untuk melakukan perubahan pihak yang mengusulkan sesuai tata tertib.
Pimpinan rapat, Nuzul Rachdy, pada Paripurna sesi terakhir, membacakan daftar nama anggota DPRD yang mengusulkan dibentuknya Pansus.
Mereka adalah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, PPP, PKS, Demokrat dan Golkar.
Sebelumnya, usulan pembentukan Pansus yang dilayangkan Fraksi dinilai rapat tidak sesuai dengan tata tertib. Karena, menurut tata tertib, untuk pengusulan pembentukan Pansus harus diusulkan oleh anggota DPRD.
Usai paripurna, para anggota Banmus langsung mengadakan rapat singkat untuk menentukan nama pansus yang dibentuk dan daftar personil pengisi pansus.
Pada rapat tersebut ditunjuk Yudi Budiana (F-Golkar) sebagai Ketua Pansus. Sedangkan wakil ketua ditunjuk Deki Zaenal Mutaqin (F-Gerindra Bintang) dan sekretarisnya adalah Dede Sudrajat dari Fraksi PKS.
"Kita akan mulai rapat Pansus pada Jum'at besok. Pansus ini terdiri dari perwakilan seluruh fraksi, jumlah personilnya ada 13," kata Yudi Budiana saat dikonfirmasi pasca Rapat Banmus, Rabu malam.
Untuk perihal yang akan dibahas, termasuk berapa jumlah utang Pemkab yang dinilai tunda bayar, Ia mengaku belum memiliki data yang pasti.
"Kalau dari skema pembayaran utang Pemkab Kuningan kan ada sejumlah kurang lebih Rp 114 miliar, untuk sementara itu yang kita pegang," katanya. (Nars)
