 |
| Anggota Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Saw Tresna Septiani, bacakan pandangan umum fraksi terkait RAPBD 2023, Rabu (12/10/2022) |
KUNINGAN - Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, yang digelar Rabu (12/10/2022), diwarnai banyak kritikan dan masukan bagi Pemerintah Daerah.
Salah satu masukan disampaikan Fraksi Golkar dalam Pandangan Umumnya yang dibacakan Saw Tresna Septiani.
Pada poin ke 14 pandangan umum tersebut, Fraksi Golkar menyoroti soal kurangnya perhatian pemerintah terhadap organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
" Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki posisi strategis sebagai wadah penyelesaian berbagai persoalan keagamaan," kata Saw Tresna Septiani.
Pentingnya keberadaan MUI, imbuhnya, karena dalam organisasi inilah berhimpun para ulama sebagai orang-orang yang mengetahui dan memahami agama secara mendalam.
"Namun selama ini sebagaimana kita ketahui bersama Sekretariat MUI Kabupaten Kuningan masih menggunakan salah satu ruangan di area bangunan Masjid Syiarul Islam," ucapnya.
Menurutnya, fraksi Golkar memandang, untuk mewujudkan organisasi yang sehat, kuat dan dinamis dalam upaya melayani umat salah satunya harus ada kantor yang memadai.
"Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Bupati Kuningan untuk mewujudkan agar MUI Kabupaten Kuningan memiliki gedung yang mandiri sebagai kantor sekretariatnya," tandasnya.
Terpisah, Ketua MUI Kabupaten Kuningan, KH Dodo Syarif Hidayatullah mengaku senang saat ada pihak lain yang ikut memberikan masukan kepada Pemda terkait urgensinya kebutuhan organisasi MUI ini.
"Ya tentu kita sangat senang saat ada wakil rakyat yang sudah peka terhadap apa yang kita butuhkan selama ini," ujarnya di Kantor MUI Kuningan.
Selama ini, imbuh KH Dodo, pihaknya sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Pemda Kuningan (Bupati) untuk kebutuhan pembangunan kantor sekretariat MUI.
"Pak Bupati sempat menyatakan bahwa untuk pembangunan sekretariat MUI ini sudah ada dalam pemikiran Beliau," katanya.
Kedepan, Ia berharap masukan wakil rakyat terkait pembangunan kantor MUI ini bisa ditanggapi serius oleh pemerintah daerah.
"Soalnya dari kabupaten/kota se- Jawa Barat, tinggal MUI Kabupaten Kuningan saja yang belum memiliki gedung kantor secara mandiri," ungkapnya.
Ia pun meminta agar bisa dilibatkan saat akan ada pembahasan soal rencana pembangunan kantor MUI ini, terutama soal berapa besar penganggaran yang akan direncanakan.
Keberadaan Kantor MUI yang mandiri, sebutnya, sangat penting sekali bagi pergerakan roda organisasi. Karena pada setiap permasalahan yang muncul soal keumatan di masyarakat, MUI selalu dijadikan tempat konsultasi.
"Selain pelayan umat kita juga kan selalu jadi mitra Pemerintah Daerah apalagi jika ada permasalahan keumatan yang membutuhkan solusi," kata KH Dodo lagi. (Nars)
