 |
| Bupati Kuningan, H Acep Purnama SH MH |
KUNINGAN - Pada Rapat Paripurna DPRD Kuningan terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2023, 3 fraksi (PKS, PAN dan Golkar), mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun Kantor Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Bupati Kuningan, Acep Purnama, saat dimintai tanggapan soal adanya dorongan untuk membangun kantor MUI ini, menjawab pihaknya sudah siap melaksanakannya.
"Mau kantor apapun, mangga, Saya mah gampang, tanah mah banyak (di) Kuningan," ujar Bupati saat ditanya wartawan usai menghadiri Pembukaan Mall Pelayanan Publik di Kantor DPMPTSP Kuningan, Kamis (13/10).
Pihaknya menjawab sudah mempunyai rencana akan membangun Kantor MUI Ini.
"Siap (membangun kantor MUI), mau dimana ayo," tandasnya.
Sebelumnya 3 fraksi meminta pada APBD 2023 nanti, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Kantor Sekretariat MUI Kuningan.
Seperti yang dituliskan pada pandangan umum fraksi PKS, mereka meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menyediakan fasilitas Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah Kabupaten Kuningan yang sekarang masih menumpang di Mesjid Syiarul Islam.
Baca juga:
"Hal ini sangat penting artinya, mengingat perjuangan Umat Islam di Kabupaten Kuningan memiliki andil yang sangat besar bagi keberadaan dan kemajuan Kuningan, serta sejalan dengan salah satu visi Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini yaitu "Agamis"," kata Anggota Fraksi PKS, Yaya, saat menyampaikan PU Fraksinya.
Fraksi PKS, imbuhnya, berharap jangan sampai Kabupaten Kuningan adalah Kabupaten satu satunya di Jawa Barat yang tidak memiliki fasilitas Gedung Majelis Ulama Indonesia.
Senada, Fraksi Partai Amanat Nasional memandang perlunya dibangun Gedung Kantor MUI ini terlebih, menurut mereka Ulama
merupakan komponen penting di tatanan masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, pada pandangan umum Fraksi Golkar menyoroti soal kurangnya perhatian pemerintah terhadap organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
" Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki posisi strategis sebagai wadah penyelesaian berbagai persoalan keagamaan," kata Saw Tresna Septiani.
Pentingnya keberadaan MUI, imbuhnya, karena dalam organisasi inilah berhimpun para ulama sebagai orang-orang yang mengetahui dan memahami agama secara mendalam.
"Namun selama ini sebagaimana kita ketahui bersama Sekretariat MUI Kabupaten Kuningan masih menggunakan salah satu ruangan di area bangunan Masjid Syiarul Islam," ucapnya.
Menurutnya, fraksi Golkar memandang, untuk mewujudkan organisasi yang sehat, kuat dan dinamis dalam upaya melayani umat salah satunya harus ada kantor yang memadai.
Terpisah, Ketua MUI Kabupaten Kuningan, KH Dodo Syarif Hidayatullah mengaku senang saat ada pihak lain yang ikut memberikan masukan kepada Pemda terkait urgensinya kebutuhan organisasi MUI ini.
"Ya tentu kita sangat senang saat ada wakil rakyat yang sudah peka terhadap apa yang kita butuhkan selama ini," ujarnya di Kantor MUI Kuningan.
Selama ini, imbuh KH Dodo, pihaknya sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Pemda Kuningan (Bupati) untuk kebutuhan pembangunan kantor sekretariat MUI.
"Pak Bupati sempat menyatakan bahwa untuk pembangunan sekretariat MUI ini sudah ada dalam pemikiran Beliau," katanya.(Nars)
