KUNINGAN - Lembaga Voxpol Center Research & Consulting menyebutkan hanya setengah lebih dari populasi masyarakat Kuningan yang memandang pemerintah daerah Kabupaten Kuningan telah mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.
Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Voxpol Center terhadap 400 responden yang tersebar di 32 kecamatan di Kuningan.
Hal ini berarti sebagian atau sebesar 41,5% responden memandang Pemkab Kuningan belum faham permasalahan yang dihadapi masyarakat.
"Hal tersebut harus menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, " ungkap Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, dalam pemaparan hasil survei tentang Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah, di RM Saung Ema, Cigugur, Rabu (29/12).
Sementara, dari hasil surveinya selama sebulan lebih, Voxpol melihat ada beberapa permasalahan mendesak di Kabupaten Kuningan yang perlu dijadikan skala prioritas pemerintah dalam bekerja.
"Ini hasil surveinya, beberapa permasalahan mendesak versi masyarakat adalah terkait harga kebutuhan pokok yang mahal. Kemudian sulitnya mencari lapangan pekerjaan akibat adanya PHK massal, " sebut Ipang, sapaannya.
Masalah mendesak lain adalah banyak ruas jalan yang rusak/tidak memadai, harga pupuk yang mahal, tingkat kemiskinan tinggi, kondisi perekonomian masyarakat, dan pemberian bantuan sosial yang tidak merata.
"Kemudian, ada responden yang melihat bahwa birokrasi/pemerintahan tidak bersih/korup/lamban dalam melayani masyarakat. Ini ada 1,8 % responden yang mengatakan demikian, " ujarnya.
Ipang juga menyebut, masyarakat ada yang mengeluhkan air bersih yang belum menjangkau semua wilayah, mahal, dan berkualitas buruk. Masyarakat juga ada yang menilai pengelolaan sampah jadi masalah, layanan kesehatan yang mahal/tidak terjangkau/tidak memadai. biaya pendidikan mahal, sulit menjual hasil pertanian, listrik belum menjangkau semua wilayah/mahal/sering mati.
"Dari jawaban masyarakat yang kami survei, sebagian mereka (53, 3%) percaya bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan mempunyai solusi terhadap beberapa permasalahan masyarakat tersebut, termasuk menangani pandemi COVID-19 di Kuningan," katanya.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang dilakukan Voxpol Center juga mendapatkan angka-angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .
Dari hasil survei, ada 5 jenis pelayanan Pemerintah yang ditanggapi masyarakat, yakni Pelayanan Administrasi Dasar, Infrastruktur dan Utiliti Dasar, Pelayanan Sosial Dasar, Dukungan Ekonomi Dasar dan Program-program Umum.
Untuk pelayanan administrasi dasar; pelayanan KTP, pelayanan pendaftaran kelahiran dan kematian anggota keluarga, elayanan MB, pelayanan mengurus hak atas tanah dan pelayanan lisensi bisnis/perizinan lainnya, masyarakat memberi nilai baik (3, 19 dari skala 1-4).
Sementara, untuk Infrastruktur dan Utiliti Dasar, warga Kuningan memberi nilai 3,0 dari skala 1-4. Infrastruktur da utiliti dasar ini meliputi kondisi kualitas jalan lingkungan, penyediaan trotoar untuk pejalan kaki, kualitas drainase di sekitar tempat tinggal, kualitas kebersihan wilayah, kualitas penerangan jalan umum, dan penggunaan air PDAM / sumber air yang disediakan Pemda.
Kemudian juga terkait jasa pembuangan limbah, kualitas pemeliharaan dan pengaturan sistem irigasi yang disediakan Pemda, pelayanan fasilitas MCK umum, transportasi dan manajemen lalu lintas, penggunaan transportasi umum/publik, pelayanan jasa pengumpulan dan pembuangan sampah, dan kualitas pencegahan dan pemadaman kebakaran.
Masyarakat Kuningan juga memberi nilai baik (3, 20) untuk Pelayanan Sosial Dasar yang diberikan Pemkab Kuningan.
Pelayanan sosial dasar ini meliputi kualitas pendidikan (Sekolah Negeri), pelayanan kesehatan dan fasilitas olah raga, taman dan area publik terbuka.
Sementara, untuk pelayanan ekonomi dasar, seperti penggunaan pasar lokal/tradisional, bantuan pemda bagi petani/peternak/petani tambak dan nelayan, dan program khusus (bencana alam), masyarakat memberi nilai 2,94 (baik).
Terpisah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kuningan, Rinekawiati Soelaiman , menyampaikan bahwa survei yang dilakukan Voxpol Center ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kekurangan dan kelebihan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemkab Kuningan.
"Ini untuk semua aspek. Tugas pemerintah daerah itu kan memberikan pelayanan kepada publik dan memastikan pelayanan inj sampai dan diterima masyarakat, " tandasnya.
Masyarakat, imbuhnya, harus dipastikan bisa merasakan pelayanan Pemkab Kuningan ini baik.
Ekspose hasil Survei ini dilakukan pada akhir tahun 2021 lalu kepada perwakiy SKPD, para Camat, dan perwakilan pemerintahan desa. (Nars)
