Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago jelaskan hasil survei kepuasan masyarakat di Kuningan
KUNINGAN - Lembaga riset dan konsultasi berskala nasional, Voxpol Center, dipercaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan untuk melakukan survei terkait kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Survei tersebut dilakukan selama satu bulan hingga akhir Desember 2021.
Hasil survei Voxpol Center ini disosialisasikan kepada sejumlah kepala SKPD dan perwakilan camat serta Kades di sebuah RM yang berada di Jalan Raya Cigugur, pada Rabu (29/12).
Bupati Kuningan, Acep Purnama, saat dikonfirmasi kuninganreligi.com mengatakan bahwa selama dua tahun ini banyak keterbatasan layanan pemerintah yang dipengaruhi adanya pandemi. Makanya Pemkab Kuningan melihat tingkat kepuasan masyarakat, sangat wajar jika masih ada yang menyebut kekurangan.
"Kita sebenarnya punya target agar masyarakat benar-benar puas terhadap pelayanan pemerintah. Namun karena adanya pandemi yang membuat keterbatasan-keterbatasan ini, maka wajar jika ada yang melihat masih ada kekurangan, " kata Acep.
Namun setelah masa pandemi ini dilalui selama 2 tahun ini, Acep menyebut, tingkat kepuasan masyarakat tehadap pelayanan Pemda cukup baik dan melebihi target.
"Kita memasang target 74% tingkat kepuasan masyarakat ini, Alhamdulillah berdasarkan survei angkanya lebih, yakni 79%" ujarnya.
Sebagai manusia biasa, imbuhnya, tentu yang menjalankan roda pemerintahan di Pemkab Kuningan masih jauh dari sempurna.
"Namun kita tetap berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin, baik di bidang kesehatan, pendidikan termasuk peningkatan daya beli dan yang lainnya, " tukas Acep.
Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dalam pemaparannya merinci bahwa pihaknya melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat ini kepada 400 responden yang tersebar secara
proporsional di 32 Kecamatan.
"Data hasil survei ini sangat penting untuk pemerintah dalam bekerja. Karena dengan data bisa mengukur keberhasilan kinerja, " kata Mas Ipang, sapaannya.
Dalam survei tingkat kepuasan ini, ujarnya, membandingkan angka harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Jika hasil kinerja sesuai dengan ekspektasi masyarakat maka akan muncul kepuasan masyarakat.
"Survei kami lakukan dengan cara tatap muka langsung bukan melalui telepon. Metodologi dan presisi akurasi survei ini kita bisa pertanggungjawaban dengan margin eror tidak terlalu tinggi, " imbuhnya.
Diterangkannya, para relawan yang melakukan survei pun adalah warga Kuningan juga yang sudah mendapat pelatihan terlebih dulu.
"Agar hasil survei tidak bias, maka relawan juga non partisan dan netral, sehingga tidak ada penggiringan opini atau jawaban responden, " imbuh Mas Ipang.
Dari keseluruhan data responden tersebut, katanya lagi, dilakukan analisis terhadap data primer yang diperoleh kemudian dirumuskan sebuah rekomendasi untuk peningkatan pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.
"Manfaat survey sendiri, akan diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik; kemudian, akan terlihat juga kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik," paparnya.
Hasil survei ini juga menurutnya bisa jadi bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
"Lalu, akan diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkungan pemerintah daerah," sebutnya.
Hal itu, ke depan akan meemacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
"Manfaat untuk masyarakat, dari survei ini dapat dikertahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan, " ujarnya.
Secara umum, Ipang mengatakan hasil surveinya, bahwa masyarakat sudah puas terhadap kinerja layanan pemerintah
Kabupaten Kuningan. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) secara keseluruhan sebesar 76,51 yang berada pada interval mutu
pelayanan “B” dengan kinerja pemerintah “Baik”.
"Selain itu untuk semua jenis pelayanan sudah berada pada interval mutu pelayanan “B” dengan kinerja
"Baik”," sebutnya.
Survei juga merekomendasikan beberapa aspek pelayanan yang masih butuh diperbaiki terkait infrastruktur dan utiliti dasar, dukungan ekonomi dasar dan beberapa program umum Pemkab Kuningan.
"Bidang Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur perlu terus didorong dalam kebijakan
anggaran Kabupaten Kuningan serta perlu penangangan lebih khusus terkait masalah ekonomi, karena ini menjadi isu
prioritas yang paling utama, " gamblangnya.
Selain itu, pogram-program terkait pengentasan pengangguran dan menggeliatkan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi prioritas. (Nars)
