 |
| PC IMM Kuningan Datangi Gedung Dewan, Tuntut Kejelasan Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD, Kamis (16/12) |
KUNINGAN - Halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Kamis (16/12) dipenuhi puluhan anak muda berseragam merah maroon. Mereka adalah para mahasiswa/i yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kuningan yang sedang menggelar aksi unjuk rasa menyikapi isu kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kuningan.
Aksi tersebut mengusung tema " Tunjangan Naik, Rakyat Tercekik" yang diikuti sekira 50 mahasiswa.
Koordinator aksi, Ahmad Irsyad Imanuddin, dalam orasinya menyoroti kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD di saat Kabupaten Kuningan dalam kondisi kemiskinan ekstrem, sangat melukai hati rakyat.
"Tunjangan anggota DPRD naik ini disinyalir akan melemahkan fungsi kontroling legislatif kepada eksekutif. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang katanya sedang dalam kemiskinan ekstrem, ini jelas melukai perasaan rakyat, " tandas mahasiswa bertubuh gempal ini.
Unjuk rasa para mahasiswa ini diwarnai dengan teatrikal yang memperlihatkan sindiran kepada lembaga legislatif. Mereka membawa keranda lengkap dengan tiruan pocong yang menandakan matinya fungsi legislatif.
Mereka juga membawa poster-poster bertuliskan sindiran pedas pada DPRD yang dianggap tidak peka pada kondisi rakyat yang telah memilihnya.
Salah satu poster, nampak terlihat foto Ketua DPRD Nuzul Rachdy, dikeliligi gambar uang nominal seratus ribuan. Dengan kesal massa membakar poster dan tiruan pocong tersebut.
Namun aparat keamanan dan sekuriti gedung DPRD dengan sigap segera memadamkan api agar tidak membesar. Asap memgepul akibat bakar-bakaran itu.
Kericuhan sempat terjadi saat massa mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung dan ditahan barikade keamanan.
Namun setelah terjadi negosiasi akhirnya semua demonstran dipersilakan masuk ke ruang sidang utama untuk beraudiensi.
Mereka diterima oleh Ketua DPRD Nuzul Rachdy dan wakilnya, Dede Ismail.
Saat audiensi, mahasiswa mempertanyakan apa maksud kenaikan tunjangan anggota DPRD di tengah kondisi Kuningan dalam kemiskinan ekstrem.
Menjawab aspirasi mahasiswa, Zul, sapaannya, menyebutkan bahwa kenaikan tunjangan ini bukan tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses panjang. Termasuk sudah melalui perhitungan Tim Appraisal.
"Kenaikan tunjangan ini juga adalah hak protokoler anggota DPRD. Jika kenaikan terjadi di saat masyarakat dalam kondisi miskin, justru ini bisa membantu masyarakat. Karena anggota dewan ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi biasa dan harus bisa melayani rakyat yang membutuhkan, " papar Zul.
Kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD ini, kata Zul, harus bisa digunakan para anggota DPRD dalam meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat.
Dalam audiensi juga para mahasiswa menilai fungsi pengawasan legislatif sudah tumpul. Hal ini disanggah Zul dengan mengatakan bahwa fungsi pengawasan masih berjalan melalui bidang-bidang masing-masing sesuai AKD yang dibentuk.
"Kalau dikatakan pengawasan tidak ada tidak juga, tapi kalau dikatakan pengawasan belum maksimal kita akui itu, " ujarnya.
Audiensi ditutup dengan aksi penggalangan dana dari para anggota DPRD untuk membantu rakyat miskin. Satu persatu anggota DPRD yang hadir memberikan bantuan uang yang dimasukkan ke dalam kotak kardus.
Mahasiswa juga menyisir seluruh ruangan di gedung Dewan untuk mencari para anggota DPRD agar bisa memberikan bantuan.
Aksi massa berakhir sebelum Adzan Dzuhur, massa membubarkan diri secara tertib. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat keamanan Polres Kuningan, Kodim 0615/Kuningan dan Satpol PP Pemkab Kuningan. (Nars)
