KUNINGAN - Agenda pelantikan Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuningan Periode 2020-2026, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Rabu (24/02/2021) di Aula Hotel Prima Resort, Jalan Raya Panawuan, Kecamatan Cilimus, Kuningan, langsung dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Uu mendapat kehormatan untuk melakukan launching Sekolah Desa Terpadu Indonesia.
Saat memberikan sambutan, Uu menekankan kepada para anggota BPD se-Kabupaten Kuningan untuk bersatu padu dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan anggota dan kebaikan demi masyarakat.
"Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Apalagi kalau kebaikan ini terorganisir dengan manajemen yang baik, Insya Allah akan segera tercapai apa yang dicita-citakan organisasi PABPDSI ini," tandas Wagub.
Wagub juga menggarisbawahi agar ke depan tidak ada lagi perselisihan antara Pemdes dengan BPD. Tupoksi Pemdes dan BPD sejalan, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi jangan ada lagi perselisihan yang justru akan kontra produktif.
"Sebaiknya tugas pemdes dan BPD ini jangan terlalu banyak. Cukup tiga, yakni tingkatkan kesejahteraan, kesehatan (termasuk pencegahan stunting) dan pendidikan warganya, " paparnya.
Dalam menjalankan tugas ini, antara BPD dan Pemdes jangan berjalan masing-masing, harus ada keselarasan. Sehingga keduanya bisa dihormati warganya.
"Dengan hadirnya PABPDSI ini, diharapkan bisa mewujudkan keselarasan Pemdes, dan BPD di desa," ujar Uu.
Wagub juga mengapresiasi peluncuran Sekolah Desa Terpadu Indonesia di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan adalah bagian dari Jawa Barat, ini satu kehormatan jika sekolah untuk anggota BPD, perangkat dan kepala desa ini bisa dimulai dari Kuningan.
"Pendidikan itu penting, karena untuk jadi pimpinan itu tidak ada sekolahnya. Hanya melalui proses pendidikan, ini akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparat desa, kepala desa dan BPD ini, " terangnya.
Di tempat sama Ketua PABPDSI pusat, Feri Radiansyah menyebutkan Kabupaten Kuningan, melalui agenda pelantikan, rakerda dan launching Sekolah Desa Terpadu Indonesia ini bisa tampil sebagai pelopor dan role model PABPDSI se-Indonesia.
"Agenda ini juga divirtualkan di 22 propinsi se-Indonesia. Kuningan diharap mampu mendobrak keberhasilan lahirnya Sekolah Desa Terpadu Indonesia ini, " kata Feri.
Menurutnya, PABPDSI dilahirkan untuk menjadi solusi pengembalian marwah posisi BPD yang tidak bisa didorong-dorong sebagai LSM karena posisi BPD adalah pelayan rakyat.
Baca juga:
Sementara, Bupati Kuningan, Acep Purnama, meminta agar eksistensi BPD harus memiliki terobosan yang kekinian sesuai dengan tupoksinya sebagai pelayan pada masyarakat.
"Kami ingin bersama-sama perangkat desa dan BPD untuk membangun desa. Mari satukan pandangan, jauhkan perbedaan, karena apa yang kita lakukan adalah sama, memberi yang terbaik untuk masyarakat, " kata Acep.
Pihaknya juga menandaskan agar dua lembaga di desa, BPD dan Pemdes untuk berjuang seiringan.
"Jangan ada lagi perbedaan dari dua lembaga di desa, sehingga tidak terjadi lagi kegagalan kebijakan yang telah kita kemas untuk masyarakat," tegas Acep.
Sebelumnya diberitakan, Ketua PABPDSI Kuningan, Yayat Supriatna, menyampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan dalam wilayah desa.
"Fungsi pemerintahan yang melekat pada lembaga permusyawaratan ini memiliki kekuatan konstitusional, bahwa tugas dan tanggung jawab BPD tidak dapat dipisahkan dari segala proses kebijakan dan tata-kelola pembangunan desa," sebut Yayat. (Nars)
