KUNINGAN - Hasil mengejutkan didapat oleh lembaga Kuningan Institute saat melakukan survei pada warga Kuningan terkait persepsi publik pada Kebijakan Pemerintah Daerah Kuningan dalam mengatasi wabah covid 19.
Kepada kuninganreligi.com, Direktur Kuningan Institute, Agus Kusman, mengungkapkan bahwa dari survei yang dilakukan pihaknya pada point persepsi adanya kebocoran/korupsi dalam anggaran Covid-19, didapatkan data sebesar 67,9% publik yang disurvei, memiliki persepsi ada dugaan kebocoran dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kuningan.
"Dari 67,9% tersebut, 37,7% di antaranya didominasi pendapat dari kalangan milenial yang berusia 15-29 tahun," papar Agus, Jum'at (29/05) pagi.
Dengan pertanyaan yang sama, imbuhnya, hanya ada 12, 1% responden yang tidak meyakini adanya kebocoran anggaran dan sisanya 20% menjawab tidak tahu.
Agus menjelaskan lagi, dalam survei tersebut, pihaknya memberikan pertanyaan terbuka kepada responden tentang pengetahuan responden tentang adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Dari point tersebut, ada sebanyak 70,7% mengetahui adanya kebijakan PSBB dan sisanya tidak mengetahui adanya kebijakan PSBB sebanyak 29,3%.
"Kemudian, terkait dengan anggaran penanganan corona yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten Kuningan sebanyak Rp 41, 1 M, mayoritas masyarakat Kuningan tidak mengetahui adanya anggaran itu," tutur Agus.
Datanya, ada sebanyak 68,5 % responden tidak tahu, sedangkan publik yang mengetahui yaitu 31,5%.
Selain itu juga survei ini mendapatkan hasil bahwa publik menyetujui pembelian rumah sakit. Ada sebanyak 44,8% responden menjawab sangat setuju pembelian rumah sakit, 13,8 %, kurang setuju pembelian rumah sakit 19,4% dan tidak setuju sebanyak 19,6%.
“Dalam Survei ini, kami menemukan data bahwa mayoritas masyarakat Kuningan menyetujui pembelian rumah sakit dan mengetahui adanya anggaran 41, 1 M yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, namun meyakini dalam anggaran tersebut adanya kebocoran dan tidak sampai kepada masyarakat, " bebernya.
Dari 32 kecamatan, ujar Agus, hanya 1 Kecamatan yang mendapatkan trend positif yang meyakini anggaran sampai ke masyarakat, 31 Kecamatan lainnya meragukannya.
Lagi-lagi, Agus mengatakan, di kalangan usia milenial mendominasi ketidakyakinan anggaran Covid19 sampai kepada masyarakat.
Pembagian sembako juga mendapatkan sorotan yang lumayan, dari 32 kecamatan berdasarkan jawaban responden, semuanya menjawab terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan tapi tidak mendapatkannya.
“Dalam survei ini masyarakat mengetahui adanya bantuan sembako, namun dalam penerima bantuan banyak yang tidak tepat sasaran sehingga banyak warga yang harusnya layak menerima tidak menerima bantuan sembako itu” sambung Agus.
Agus Berharap hasil survei ini dapat berguna untuk pengambil keputusan sebagai bahan dalam mengeluarkan kebijakan publik terkait penanganan pandemi virus corona ini.
“Melalui survei ini kami ingin membantu pemerintah dan berperan untuk menyebrkan informasi yang akurat dan supaya menjadi pertimbangan pemda dalam mengambil kebijakan kedepannya” pungkasnya. (Nars)
