KUNINGAN - Meski pemerintah telah memberikan berbagai program bantuan untuk masyarakat miskin, namun masih banyak masyarakat miskin yang belum bisa menikmati. Entah itu karena tidak tepat sasaran, belum lengkapnya persyaratan administrasi, hingga rumitnya birokrasi.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Imi Sutimi (46), penggiat sosial yang bergabung dibeberapa komunitas sosial di Kabupaten Kuningan.
Imi mengungkapkan bahwa meski telah banyak program pemerintah, namun masih banyak masyarakat miskin yang terlantar.
"Sebenarnya sudah banyak program pemerintah yang apabila diterapkan dapat membantu kesulitan yang dialami masyarakat miskin. Tetapi pada prakteknya dilapangan masih sangat banyak program yang belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan," ungkap Ibu dari tiga anak tersebut.
Dirinya berpendapat bahwa masih banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, Banyak dari masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan justru tidak tersentuh bantuan dari pemerintah sehingga banyak yang masih terlantar.
"Tidak tepatnya sasaran bantuan salah satu faktornya kemungkinan adalah dari masalah pendataan. Perlu perbaikan dan pemutakhiran data oleh pihak-pihak terkait seprti pemerintahan Desa maupun BPS (Badan Pusat Statistik - red), agar mereka yang belum tersentuh bisa segera mendapatkan bantuan," lanjutnya.
Selain masalah pendataan, ujarnya, masalah administrasi dan rumitnya birokrasi juga menjadi kendala yang sering dihadapi masyarakat miskin dilapangan, sehingga banyak yang sudah mendapatkan bantuan namun tidak dapat menggunakan fasilitas yang didapatnya.
"Masyarakat awam perlu pendamping untuk mendampingi dan mengadvokasi karena banyak dari mereka yang belum mengerti. Contohnya untuk penggunaan KIS ( Kartu Indonesia Sehat - red), banyak yang sudah menerima namun tidak dapat menggunakannya karena menganggap rumitnya penggunaan baik proses pendaftaran ataupun proses lainnya," kata Imi.
Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah lebih mempermudah proses penggunaan bantuan dan juga menghilangkan birokrasi yang rumit saat masyarakat membuat kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. (Nars)
