KUNINGAN - Terkait pembagian ribuan kalender bergambar Presiden Joko Widodo kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kuningan, Koordinator PKH Kuningan, Endi Suhendi pun ikut dimintai keterangan oleh Bawaslu Kuningan.
Endi datang di Kantor Bawaslu Kuningan, sesaat setelah dua pejabat Dinsos PP dan PA Kuningan keluar dari ruangan Gakumdu Bawaslu Kuningan, yang juga dimintai keterangan seputar pembagian kalender tersebut.
Lebih dari satu jam, Endi bersama seorang rekannya, dicecar pertanyaan oleh pihak Bawaslu.
Ketika dimintai keterangan oleh media terkait hasil klarifikasinya pada Bawaslu, Endi menyangkal bahwa pembagian kalender tersebut untuk memengaruhi warga memilih salah satu peserta Pilpres 2019.
" Itu kan media sosialisasi program PKH, yang katanya ada indikasi pengerahan kepada salah satu paslon. Padahal itu tidak ada, tidak terbukti, " terangnya.
Ia mengatakan pembagian media sosialisasi berbentuk kalender tersebut adalah program internal, yang isinya juga jelas tentang program-program PKH.
" Di dalamnya ada, uraian program PKH, tahapannya dan ada juga foto Presiden RI saat ini, bukan sebagai Paslon dalam Pilpres, " tandas Endi.
Dirinya mengaku, menjalankan tugas hanya sebagai petugas di lapangan, tidak ada indikasi untuk mengarahkan ke salah satu paslon Pilpres.
" Kita mewanti-wanti kepada petugas di lapangan untuk tidak mengarahkan ke mana-mana. Ini kebijakan pusat, surat resminya juga ada, " imbuhnya.
Terkait jumlah kalender yang dibagikan, Endi mengoreksi berita sebelumnya, bahwa yang diberikan kepada KPM PKH di Kuningan adalah sebanyak 45.778 buah sesuai jumlah KPM.
" Dan ini harus tersebar, harus ada bukti berupa tanda tangan dari masyarakat penerimanya, " ucap Endi, yang mengaku pembagian kalender tersebut di Kuningan sudah sekira 91% tersebar ke warga.
Sementara, Ketua Bawaslu Kuningan, Ondin Sutarman, meminta agar program pemerintah apapun tidak ditumpangi oleh kampanye peserta Pilpres maupun Pileg.
Ia mengaku banyak menerima laporan dari warga, seputar kegiatan pendamping PKH di lapangan yang salah satunya dengan menyebarkan media cetak sosialisasi PKH.
" Penyebarannya, menurut laporan warga, seperti kampanye, makanya ini yang menjadi informasi awal kita menelusuri perihal pembagian kalender PKH itu, " jelas Ondin.
Bawaslu Kuningan, katanya, melakukan pencegahan dan menghimbau agar para pendamping PKH bisa menjaga netralitasnya, meski mempunyai kelompok binaan dari masyarakat desa.
" Tidak boleh peserta pemilu, siapapun, memanfaatkan program yang difasilitasi pemerintah untuk kepentingan kampanye, " tegasnya (Nars)
