KUNINGAN - Bupati Kuningan, Acep Purnama, mengikuti konferensi video (Vicon) bersama sejumlah menteri, terkait refocusing (realokasi) anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Vicon tersebut diikuti juga oleh sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia, pada Jum'at (17/04).
Bertempat di Ruang Crisis Center Percepatan Penanganan Covid-19, Bupati dan Ketua DPRD, Nuzul Rachdi, Kadinkes, Susi Lusiyanti, Kalak BPBD, Agus Mauludin, serta Kepala Bappeda, Usep Sumirat, menyimak pemaparan terkait kebijakan refocusing anggaran yang bisa diambil untuk menangani pandemi Covid-19 di daerah.
Selepas Vicon, Bupati Acep menerangkan kepada media bahwa dari penjelasan sejumlah menteri yang disimaknya, akan ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah untuk merealokasi anggaran bagi penanganan Covid-19 tahap selanjutnya.
"Tadi sudah jelas dari keterangan beberapa kementerian, sehingga kita tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi corona di daerah, " terang Acep.
Semua kebijakan di daerah, sebutnya, berawal dari pusat. Sehingga ketika ada kejelasan di tingkat pusat, maka di daerah tidak ada lagi kegamangan dalam membuat kebijakan.
"Sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Besaran anggarannya berapa dan untuk apa, " ujarnya.
Dengan adanya kebijakan refocusing ini, pihaknya meminta kepada SKPD-SKPD dan masyarakat terkait beberapa kegiatan yang sudah direncanakan, untuk ditangguhkan dulu realisasinya.
"Yang tidak urgent ditangguhkan dulu, semuanya saat ini difokuskan untuk percepatan penanganan Covid-19, " kata Acep.
Sementara, penanganan medis pasien Covid-19, katanya, sudah diserahkan pada ahlinya yakni tim kesehatan. Saat ini, di luar penanganan medis, pandemi Covid-19 ini perlu juga membangun stabilitas daerah, karena banyak masyarakat yang terdampak covid.
"Dari pandemi ini banyak warga yang terdampak bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, " tandas Acep.
Bantuan untuk membantu warga terdampak pandemi dari segi ekonomi, pihaknya, mengaku telah merumuskan berbagai kebijakan, baik melalui program pemerintah pusat, provinsi maupun dari Kabupaten.
"Dari pemerintah pusat ada angka 93.000 rumah tangga sasaran (RTS) yang akan dapat bantuan. Sedangkan bantuan dari provinsi yang semula 44500 kini dikurangi jadi 15.000 jumlahnya, " sebutnya.
Untuk bantuan dari pemerintah kabupaten sendiri, diinformasikan, jumlahnya ada 25.000 paket. Yang menurut Bupati akan disalurkan bertahap.
Bupati mengklaim telah mengantongi data per KK dari masing-masing desa yang akan disaring, mana yang wajib dibantu (RTS) mana yang tidak.
Dalam penyalurannya, pihaknya akan mengklasifikasi kriteria kemiskinan warga yang terdampak dan benar-benar berhak menerima bantuan. Ada warga yang sangat miskin dan harus diprioritaskan untuk dibantu.
"Ada yang miskin dan ada pula yang terancam miskin karena terdampak pandemi Covid-19 ini. Mereka semua harus dibantu, tapi ada skala prioritas, tentu adil itu tidak berarti rata, tapi sesuai kondisi kebutuhan sebenarnya di masyarakat, " ungkapnya. (Nars)
