Setelah menonton video, mendengar dan mencermati ucapan Ketua DPRD Kuningan, kami menyatakan sangat kecewa dengan beberapa alasan antara lain:
Pertama, kita harus melihat wabah ini sebagai musibah yang semua orang pasti tidak mau, akan tetapi sebagai ujian akan keimanan, ketakwaan serta kesetiakawanan kita baik sebagai sesama Muslim maupun sesama manusia.
Kedua, atas dasar itu siapapun yang kena musibah harus kita berikan empati bukan dijauhi apalagi dimusuhi dan diasingkan
Ketiga, pemerintah baik itu pemda maupun unsur pemerintahan lainnya harusnya bertindak membantu, mengayomi dan melindungi siapapun yang kena musibah dengan tindakan yang seharusnya bukan mengasingkan mereka dengan dalih apapun apalagi melihat dengan kaca mata kedaerahan, itu pandangan yang picik di negara kesatuan Republik Indonesia.
Keempat sesuai dengan arahan Presiden agar bertindak terukur dan sistematis tidak hantam kromo tidak jelas apalagi sampai memaksa dibubarkan. Dalam kasus ini pemerintah cenderung cuci tangan.
Kelima, pesantren sebagai lembaga pendidikan selama ini telah berperan dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Kuningan dan karenanya tidak etis kalau dengan seenaknya disingkirkan bahkan dinegasikan keberadaannya hanya karena kasus wabah yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menanggulanginya dengan segala fasilitas yang dimilikinya.
Sekali lagi kami sebagai komunitas pesantren merasa sangat kecewa dengan pernyataan ketua DPRD Kuningan yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Kuningan. Pernyataan tersebut serampangan dan kasar serta tidak beradab tersebut dan sama sekali tidak berdasarkan pengetahuan yang benar tentang covid-19.
Demikian pernyataan kami sampaikan
Hormat kami
Direktur KMA
H. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D
