KUNINGAN - Menyikapi kasus "limbah" yang ramai diperbincangkan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan melalui Kabid Pemberdayaan Anggota Yudi Pramudita, menilai keduanya, baik Ponpes Husnul Khotimah maupun Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, masing-masing mempunyai kesalahan.
Dirinya mengatakan hal itu, ujar Yudi, berdasarkan penelusuran dan penilaian pihaknya terhadap perkataan Ketua DPRD Kuningan dan kegiatan yang dilaksanakan Ponpes Husnul Khotimah beberapa waktu lalu.
"Pertama, menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan mengenai kata “limbah” yang terlontar dari ucapan beliau, memang sangat disayangkan ketika kata itu terlontar dari ucapan beliau," ungkapa Yudi dalam keterangannya kepada KR, Kamis (08/10/2020).
Menurutnya, kata tersebut tidaklah sepantasnya keluar dari seorang wakil rakyat. Jika memang kata "limbah" yang dimaksud adalah santri, dirinya pun tidak terima jika santri dikatakan sebagai limbah.
“Sebagai wakil rakyat yang baik, seharusnya memberi contoh dalam bertutur dan berucap, jangan serampangan dan Saya sepakat untuk ditindaklanjuti ke Badan Kehormatan Dewan sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Di sisi lain, Yudi menilai Ponpes HK pun memiliki kesalahan jika dilihat kodisi dari awal kasus ini muncul.
" Kepada Ponpes HK, mungkin tidak ada yang menelusuri lebih jauh dan memberikan kritik terhadap lembaga tersebut. Mengapa bisa Ponpes HK bisa melakukan kegiatan sebesar itu dengan jumlah peserta ribuan orang dari berbagai wilayah nusantara, " paparnya tanpa menyebutkan kegiatan dimaksud.
Pihaknya menemukan bahwa pihak HK tidak berkoordinasi dengan tim gugus tugas dari awal akan melakukan kegiatan tersebut.
“Setelah menelusuri, memang, pihak ponpes tidak berkoordinasi dengan pihak gugus tugas sedari awal, dari pihak gugus tugas bergerak atas laporan dari wali santri bahwasannya ada beberapa santri yang positif corona,” papar Yudi.
Diterangkannya, beruntung dari pihak gugus tugas dengan pihak terkait sudah melakukan langkah cepat dengan menutup lingkungan Ponpes.
"Untungnya ada beberapa wali santri yang mengadukan kejadian tersebut, ” sambungnya.
Jika dilihat dari beberapa sisi, kata Yudi, memang keduanya mempunyai kesalahan, baik Nuzul Rachdy selaku Ketua DPRD yang mengeluarkan kata yang kurang tepat dan pihak Ponpes HK yang kurang berkoordinasi dengan pihak gugus tugas Kabupaten Kuningan sehingga menjadikan Ponpes HK sebagai klaster baru covid-19.
“Melihat kedua belah pihak masing-masing mempunyai kesalahan, alangkah lebih baiknya segera bertemu dan berislah, toh sama-sama dari desa Maniskidul, sama-sama umat islam, lebih baik kita jalin ukhuwah islamiyah dari pada harus bermusuhan,” pungkasnya. (Nars/Rilis)
