 |
| Komunitas Laskar Sacawana Cilimus saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kuniingan |
KUNINGAN - Berawal dari pemberitaan terkait keluhan warga Pasar Kepuh dengan diberlakukannya Sistem Parkir Elektronik (e-parkir), ternyata banyak warga yang memberikan komentar dan kritik tentang masalah perparkiran.
Komentar warga banyak yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan, sebagai leading sektor masalah perparkiran di lingkup Pemkab Kuningan.
Seperti yang diungkapkan akun netizen atas nama Ian Rismayanto dalam komentarnya di berita kuninganreligi.com. Ia mengatakan bahwa kebijakan yang diambil harus pro rakyat, bukan hanya menguntungkan pihak ketiga saja.
"Kalau pada ujung-ujungnya pedagang kecil dan yang lainnya dirugikan buat apa tetap ngotot dipertahankan. Mencari pemasukan silahkan saja tapi kalau sampai merugikan apa barokah hasil pemasukan yang didapat?," ungkapnya.
Di lain pihak, ternyata masalah perpakiran ini bukan hanya disoroti di daerah Pasar Kepuh saja. Salah seorang warga Kecamatan Cilimus, Didin Wahyudin mengaku kesal dengan kinerja Dishub Kuningan.
Pihaknya, dengan membawa bendera komunitas Laskar Sacawana Cilimus, juga telah menempuh upaya untuk memberikan masukan positif agar permasalahan perparkiran bisa ditertibkan, terutama di daerah Cilimus, tempat Ia berdomisili.
"Menanggapi persoalan demo masyarakat Pasar Kepuh, Saya merasa prihatin sebagai warga negara Indonesia dan warga Kuningan atas situasi persoalan masalah perparkiran yang diatur Dishub Kuningan," ungkapnya membuka percakapan dengan kuninganreligi.com melalui sambungan seluler, Rabu (08/01/2020).
Dirinya mengaku, itikad baik sudah dilakukan oleh perwakilan masyarakat Cilimus dengan berdialog bersama Kadishub dan Kasi Parkir tempo hari.
"Bahkan aspirasi kami ini disampaikan juga kepada Ketua DPRD Kuningan saat itu. Padahal masyarakat hanya ingin memberi masukan, informasi yang baik buat Dishub Kuningan," imbuhnya.
Tapi, dikatakannya, janji-janji Kadishub sampai sekarang tidak terbukti. Dicontohkannya, terkait persoalan dugaan pelanggaran parkir di Jalan Raya Cilimus dan Jalan Raya H. Bakri, sebagai akses menuju Kantor Kecamatan Cilimus yang sudah berjalan sangat lama.
"Saya harap Bapak Bupati Kuningan turun tangan memanggil Kadishub dan pihak terkait agar permasalan parkir cepat selesai," usulnya.
Pihaknya mengklaim sudah sulit mengharap penyelesaian dari Pihak Dishub.
Adapun tujuan baik untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir, dirinya mengatakan sangat setuju. Namun, kebijakan yang dibuat, harus didasari dengan keadilan dan transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan peraturan.
Warga banyak berharap pemerintah bisa tegas mengatur perparkiran, apalagi terkait banyaknya parkir liar dan jalan umum yang dijadikan tempat parkir. (Nars)
