 |
| Pendemo dari HMI Cabang Kuningan menolak kenaikan harga BBM dan TDL di depan Pagar Gedung DPRD, Selasa (30/8) |
KUNINGAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (30/8). Dengan membawa atribut spanduk bertuliskan "Berantas Mafia Migas" dan "Menolak Kenaikan Harga BBM" mereka berorasi di depan pagar gedung rakyat.
Dalam keterangan persnya, Ketua PC HMI Kuningan, Toto Sunarto, menjelaskan HMI sebagai bagian dari masyarakat yang juga berperan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah ini berpihak kepada rakyat. Apalagi di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang terporak-poranda akibat adanya Pandemi," kata Toto.
Adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM, imbuhnya, bisa menimbulkan multiplier effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
"Sementara pada sisi lain, terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, di mana orang mampu (kaya)
lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu (miskin)." terangnya.
Belum lagi, selain akan naiknya harga BBM bersubsidi, masih ada persoalan sektor energi yang lain adalah kenaikan tarif dasar listrik untuk 5 (lima) golongan pelanggan non-subsidi.
"Meskipun kenaikan tarif dasar listrik terjadi pada pelanggan kelas menengah ke atas dan sektor industri, kebijakan ini juga memiliki pengaruh terhadap laju inflasi walaupun terbatas," ujar Toto.
Pihaknya juga mensinyalir, kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik ini diperparah dengan adanya mafia dalam sektor minyak dan gas (migas) dan tambang.
Keberadaan mafia tersebut memperpanjang persoalan energi di Indonesia sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi.
Dalam penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Kuningan ini pihaknya menyatakan keras menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan
mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Selain itu akan berdampak pula pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19," tandas Dia.
Pihaknya pun meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik; dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan.
"Kita menuntut pemerintah melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," tegasnya.
Aksi puluhan mahasiswa HMI Kuningan ini dikawal puluhan petugas keamanan dari Polres Kuningan dan aparat Satpol PP Kuningan.
Di akhir aksi, mereka ditemui oleh tiga anggota DPRD Kuningan, yakni, Yaya (fraksi PKS), M APIP Firmansyah (Fraksi PKB) dan Saw Tresna Septiani (Fraksi Golkar).
Kepada para pendemo, anggota DPRD Kuningan ini berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat untuk diperhatikan.
Paska ditandatangani fakta integritas, akhirnya massa HMI membubarkan diri dengan tertib. (Nars)
