 |
| Mahasiswa GMNI Kuningan saat beraudiensi di Gedung DPRD Kuningan soal kemiskinan ekstrem, Jum'at (18/3). |
KUNINGAN - Belasan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Kuningan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Jum'at (18/3) siang. Kedatangan mereka adalah untuk beraudiensi bersama jajaran DPRD Kuningan dan pejabat Pemkab Kuningan terkait maraknya pemberitaan soal kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Kuningan.
Hadir menerima audiensi para mahasiswa GMNI ini, Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Tresnadi, Anggota Komisi IV, Deki Z Mutaqin, Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, Kepala DPMD, Dudi Fahrudin, Kepala Bappeda, Usep Sumirat, Kepala Bakesbangpol Kuningan, Budi Alimudin, dan salah seorang Kabid Dinas Sosial, Ence Hadiyat.
Jubir GMNI, Hendra Nur Rochman, menyampaikan audiensi dilakukan untuk menunjukan peran mahasiswa sebagai agen of change untuk melakukan diskusi terkait kondisi daerah yang perlu perhatian.
"Bulan September 2021 Mendagri mengumumkan Kabupaten Kuningan sebagai miskin ekstrem dengan indeks kemiskinan 6,36 %," kata Hendra.
Dalam upaya menseriusi isu bahwa Kuningan sebagai miskin ekstrem, mencari solusi agar Kuningan keluar dari lingkaran miskin ekstrem maka GMNI meminta pemerintah juga serius melakukan upaya penanganan kemiskinan di masyarakat.
"Belum lagi kami dengar malah mencuat permasalahan carut marutnya data warga miskin dan penyaluran Bansos. Maka saat ini kita pertanyakan sejauhmana upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan dan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh legislatif?," papar Hendra didampingi Ketua DPC GMNI Kuningan, Adi Pauji (Wowo).
Terpisah, Sekretaris Daerah Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, saat dikonfirmasi mengucapkan terima kasih atas adanya suara dari para mahasiswa yang mempertanyakan soal upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
"Persoalan (penanganan) kemiskinan itu bukan tanggungjawab pemerintah saja, namun butuh kerja bareng dari semua pihak termasuk dari pihak akademisi, yakni rekan-rekan mahasiswa," ungkap Sekda.
Pemkab Kuningan, imbuhnya, sangat serius dan telah melakukan berbagai ikhtiar ditengah segala keterbatasan. Ikhtiar tersebut, katanya, sudah menunjukkan hasil, dengan turunnya indeks keparahan kemiskinan di Kuningan.
"Kita juga telah mampu menurunkan indeks kedalaman, Saya kira patut juga dihargai. Dengan turunnya indeks keparahan dan kedalaman ini berarti kita sudah melangkah dalam rel yang benar," sebut Dian.
Di sisi lain, Ia mengakui, angka kemiskinan di Kuningan memang masih tinggi. Hal ini, disebutkan Dian, tidak terjadi di Kabupaten Kuningan saja.
"Kita juga tidak pungkiri ada hal-hal yang butuh perbaikan seperti yang dikatakan adik-adik mahasiswa secara kasuistik tadi. Sesuai arahan pimpinan, kita tentu akan perbaiki kedepannya," ujar Dian.
Pihaknya akan terus meminta SKPD terkait untuk lebih mengoptimalkan upaya penanganan kemiskinan ini.
"Kita selalu lakukan evaluasi terkait upaya penanganan kemiskinan yang sudah dilakukan. Tentu hal-hal kekurangan yang belum terlaksana, akan kita perbaiki," tandasnya.
Terpantau audiensi yang dilaksanakan di ruang Badan Anggaran DPRD Kuningan ini berlangsung tertib selama kurang lebih dua jam. Setelah beraudiensi, belasan mahasiswa GMNI kemudian membubarkan diri dengan tertib. (Nars)
