KUNINGAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H. M.M. mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat pedesaan untuk memperkuat manajemen tata kelola keuangan. Langkah ini dinilai krusial agar sektor usaha akar rumput mampu menjadi penopang utama ketahanan finansial keluarga dan daerah di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, keberlanjutan UMKM tidak hanya bergantung pada aspek produksi dan pemasaran, melainkan juga pada kecakapan dalam mengelola arus kas serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan fasilitas pinjaman modal (utang).
"Pelaku UMKM di desa harus mulai melek manajemen keuangan. Berutang untuk modal usaha itu sah-sah saja, tetapi harus dilakukan secara bijak dan terukur agar tidak menjadi beban yang justru menggulung usaha itu sendiri," ujar Tina dalam keterangannya di Kuningan.
Tina menambahkan, pemisahan antara uang pribadi dan modal usaha menjadi salah satu poin mendasar yang sering kali diabaikan oleh pelaku usaha mikro. Kurangnya kedisiplinan dalam pencatatan keuangan kerap membuat modal produktif tergerus untuk kebutuhan konsumtif, sehingga menghambat skala pemekaran usaha.
Guna mewujudkan hal tersebut, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII—yang meliputi Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar—ini secara konsisten memberikan pendampingan secara simultan. Melalui wadah BesTina Nyakola UMKM, pihaknya giat memfasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi PIRT, sekaligus membuka akses edukasi perbankan yang sehat bagi kaum perempuan dan pelaku usaha di desa.
"Jika UMKM desa memiliki pondasi tata kelola keuangan yang sehat dan bijak, mereka tidak akan mudah goyah oleh fluktuasi ekonomi. Secara otomatis, ketahanan finansial masyarakat desa akan terbentuk secara mandiri dan kuat," sebutnya. (Nars)
.jpg)
