 |
| Julkarnaen, banyak serap aspirasi terkait pembangunan fisik dari masyarakat (KR) |
KUNINGAN - Banyaknya usulan pembangunan fisik dari masyarakat yang ditampung anggota legislatif dalam kegiatan reses membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Hampir setiap reses anggota DPRD yang terpantau, masyarakat kebanyakan menyuarakan keluhan kondisi sarana dan prasarana fisik kepada aleg yang datang.
"Memang untuk pembangunan fisik ini dibutuhkan anggaran yang besar. Sementara di Kabupaten Kuningan saat ini APBD kan lebih banyak porsinya untuk belanja pegawai," kata Anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Gerindra-Bintang, Julkarnaen, usai menggelar reses masa sidang ke 1 Tahun 2021-2022 di Desa Padarek, Kecamatan Kuningan, Rabu (15/12).
Sementara, sebagai anggota DPRD, untuk memenuhi permintaan masyarakat ini pihaknya hanya mengandalkan anggaran pos Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD.
"Memang postur anggaran untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang diminta masyarakat saat ini tidak ideal. Makanya muncul rancangan undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini sedang digodok," papar Jul.
RUU tersebut, imbuhnya, akan mendorong kemampuan daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga nanti tercipta postur anggaran yang ideal. Karena jika ingin ideal, belanja pegawai ini hanya boleh 30%. Hari ini di Kuningan sendiri realitasnya, pos belanja pegawai justru paling dominan dalam APBD," papar dia.
Banyaknya permintaan atau usulan pembangunan infrastruktur di desa-desa, sebut Jul lagi, menunjukkan belum adanya pemerataan yang dilakukan.
Makanya, melalui kegiatan reses anggota DPRD ini, merupakan salah satu upaya menjaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui daerah mana yang kekurangan dalam pembangunan. (Nars)
