 |
| Boy Sandi Kertanegara |
KUNINGAN - Roadshow Tim Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Program dan Target RPJMD 2018-2022 Pemda Kuningan ke tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat sorotan pemerhati kebijakan pemerintah daerah, Boy Sandi Kertanegara.
Ditemui di Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra, Kamis (25/8), Boy mengapresiasi adanya Tim Evaluasi Kinerja OPD yang dibentuk Bupati Kuningan untuk memantau sejauh mana capaian OPD dalam melaksanakan visi-misi pemerintah.
"Saya pikir evaluasi ini perlu ya, untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD dalam mengejar target RPJMD sesuai visi misi daerah," jelasnya.
Idealnya, imbuh Boy, evaluasi kinerja OPD ini dilakukan secara periodik, minimal setahun sekali. Hal itu, agar pemerintah bisa memantau capaian kerja OPD ini sudah sejauh mana setiap tahunnya.
Namun, yang membuat Ia bertanya-tanya, adalah, apakah evaluasi yang dilakukan tim saat ini akan bermuara pada reward (penghargaan) dan punishment (sanksi), atau tidak?
"Supaya evaluasi ini hanya jadi macan kertas yang tidak ada dampak kedepannya. Hanya membuat para Kepala OPD sibuk sementara karena ada evaluasi, setelah itu biasa lagi," ungkap pria berambut gondrong ini.
Ia menganalogikan, ada seorang anak sekolah, orangtua tentu akan melihat nilai yang diraihnya selama belajar melalui buku raport. Jika banyak nilai merah, tentu Si Anak akan diberi sanksi oleh sekolah dengan tidak naik kelas
Namun jika nilainya baik semua, bahkan mendapat rangking terbaik, maka Si Anak akan mendapat hadiah, selain naik kelas juga.
"Jika nilai anak kita merah tentu orangtua harus tahu bagaimana mengarahkannya agar lebih benar-benar belajar lagi," ucapnya.
Begitu pula evaluasi yang dilakukan Tim yang dibentuk Bupati Kuningan saat ini, Boy berharap ada ukuran tindakan yang jelas apakah itu reward atau punishment bagi OPD yang disambangi.
"Saya melihat dari sisi psikologisnya, rekan-rekan di SKPD ini sepertinya santai-santai saja menghadapi evaluasi ini. Bahkan sepertinya evaluasi ini dianggap hal yang tidak begitu penting bagi mereka," ketusnya.
Ditambah lagi, Boy mengungkapkan, ada salah seorang Kepala SKPD yang malah mencibir adanya evaluasi yang dilakukan Tim tersebut.
"Pejabat ini mengatakan di sebuah platform media sosial bahwa (evaluasi) itu hanya memalukan diri sendiri. Ini kan sebuah ungkapan yang harus dijawab gamblang oleh tim evaluator," kata Boy.
Idealnya, sambungnya, reward dan punishment ini harus ada. Agar tidak ada anggapan cuek bahkan anggapan miring dari OPD yang dievaluasi.
"Sehingga OPD akan semakin terpacu untuk mengejar apa yang belum selesai atau belum dituntaskan pada masa kerja pemerintahan Bupati dan Wabup yang tinggal beberapa bulan lagi ini," ujar Dia. (Nars)
