 |
| Presiden Joko Widodo (foto: IG @Jokowi) |
KUNINGAN - Informasi adanya dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Presiden 3 periode pada Silaturahmi Nasional Desa 2022, Selasa (29/3) kemarin, disanggah Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan.
"Tidak ada kesepakatan dukungan untuk Pak Jokowi 3 Periode dari APDESI. Kita di DPC tidak setuju, bahkan Saya pribadi menolak," kata Ketua DPC APDESI Kuningan, Linawarman kepada wartawan, Rabu (30/3).
Hanya saja, imbuhnya, pada Silatnas Desa yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta kemarin, disepakati bahwa Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.
"Karena selama kepemimpinannya Pak Jokowi selalu mengakomodir aspirasi dari pemerintahan desa yang disampaikan untuk kemajuan pembangunan di desa," ujar Linawarman.
Berbicara aspirasi ribuan kades yang berangkat ke Jakarta bertemu Jokowi kemarin, kata dia, mereka mengeluhkan soal minimnya anggaran ADD yang salah satu peruntukannya adalah untuk operasional desa.
"ADD sangat minim saat ini, kadang-kadang untuk beli ATK saja kurang. Selama ini kan Dana Desa tidak bisa untuk itu, makanya tuntutannya itu, agar ada penambahan biaya untuk biaya operasional," paparnya.
Baca juga:
Tuntutan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, kata Linawarman, adalah untuk meminta keseragaman stempel desa dengan stempel pemerintah yakni menggunakan gambar Burung Garuda.
"Lalu, kita juga meminta agar gaji kades bisa dibayarkan tiap bulan, bukan tiga bulan sekali. Tapi kalau di Kuningan ini sudah berjalan," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, viral pemberitaan soal dukungan Jokowi 3 Periode dari para kades, disanggah Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan, Linawarman, saat dikonfirmasi Rabu (30/3) pagi.
"Itu plintiran saja, tidak ada itu dukungan untuk Pak Jokowi 3 Periode," tegas Linawarman.
Apalagi, imbuhnya, ada isu bahwa setelah Lebaran Idul Fitri akan ada deklarasi para kades untuk dukungan Jokowi 3 Periode, Ia memastikan itu tidak ada.
"Yang pasti kita di tingkat DPC, tidak ada arah ke sana (dukungan Jokowi 3 Periode-red). Kecuali di tingkat Pusat mungkin ada main, yang pasti kita di daerah tidak (setuju), bahkan Saya pribadi akan menolak," tandasnya.
Sepanjang hal yang bertentangan dengan aturan atau regulasi, pihaknya mengaku tidak akan pernah mendukung hal tersebut. (Nars)
