KUNINGAN - Guna menunjang tugas-tugas Anggota DPRD Kuningan yang baru beberapa bulan dilantik, Sekretariat DPRD Kuningan menggelar agenda General Check-up (pemeriksaan kesehatan) pada Selasa (26/11/2019), bertempat di salah satu klinik kesehatan di Jalan Ahmad Yani, Kuningan.
Pihak Sekretariat DPRD memandang bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut sangat diperlukan mengingat tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD yang menurutnya berat.
"Ya, itu (pemeriksaan kesehatan-red) adalah hak mereka dan sudah ada dalam dokumen sekretariat DPRD sebagai agenda rutin. Kami hanya melaksanakan apa yang sudah ditulis dan didokumentasikan, " terang Plt Sekretaris DPRD Kuningan, Nurahim kepada kuninganreligi.com, di ruang kerjanya.
Anggaran pemeriksaan kesehatan, ujar Nurahim, bersumber dari APBD tahun 2019 dengan nominal untuk general check up per anggota dewan sebesar Rp 1,5 juta.
“Ada hak anggota dewan untuk memperoleh jaminan kesehatan. Kita bentuknya medical check up atau pemeriksaan menyeluruh, " imbuhnya.
Sementara, terkait pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya juga sempat dilakukan oleh masing-masing anggota dewan secara personal, Nurahim menilai itu untuk keperluan pribadi mereka. General Check-up kali ini, katanya, adalah bagian dari kegiatan Sekretariat DPRD yang harus dilaksanakan.
"Kalau yang sebelumnya telah dilakukan medical check up juga, itu kan dibiayai oleh masing-masing sebagai syarat calon legislatif," kata Nurahim.
Terpisah, seorang pengamat kebijakan pemerintah daerah, Soejarwo menyoroti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anggota DPRD agar jangan hanya pemeriksaan secara jasmani saja.
"Kesehatan jasmani dan rohani adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Harusnya ada terobosan, selain pemeriksaan kesehatan Jasmani, juga harus ada kebijakan untuk pemeriksaan kesehatan rohani mereka, " ungkapnya.
Usulannya tersebut, bukan berarti dirinya berburuk sangka bahwa anggota dewan rohaninya tidak sehat. Melainkan memang harus ada upaya ke arah sana, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
"Memang dari dulu belum ada upaya pemeriksaan kesehatan rohani, padahal itu juga penting. kalau yang dulu waktu pencalonan memang ada mereka dari biaya sendiri. Tidak ada salahnya melalui anggaran APBD juga ada pemeriksaan kesehatan rohani, " tukasnya. (Nars)
