KUNINGAN - Guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan memulai kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, di Hotel Ayong Linggarjati Kabupaten Kuningan, Senin (18/11/2019).
Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tersebut rencananya akan digelar selama lima hari dari tanggal 18 hingga 22 November 2019.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Ondin Sutarman, menjelaskan kepada media bahwa dalam kegiatan itu, para peserta yang telah lolos administrasi tahap sebelumnya akan digembleng dengan pengetahuan kepemiluan, khususnya terkait pengawasan, minimalnya bisa memberikan pendidikan, pengawasan, dan pencegahan pelanggaran dilingkungan keluarganya.
“Mereka diberi edukasi agar menjadi sukarelawan pengawas dalam pemilu serta agen pengawas pemilu untuk peningkatan nilai demokrasi,” ujarnya.
Ondin pun berpesan kepada peserta sekolah kader pengawasan partisipasi agar lebih banyak mengenyam wawasan tentang pemilu. Sehingga bisa memberikan pendidikan di masyarakat dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu.
Sementara, Kepala Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, Abdul Jalil Hermawan, mengatakan, tujuan pengawasan partisipatif adalah untuk mencegah terjadinya konflik, mendorong partisipatif public, membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat, serta menjadikan Pemilu bermartabat dan berintegritas.
“Kami mengharap masyarakat Kabupaten Kuningan ikut berperan mensukseskan setiap pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu yang akan datang. Dengan dilaksanakannya Sekolah Kader Partisipatif dapat terjalin komunikasi yang baik dalam melakukan pengawasan pemilu, " harap Jalil.
Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Lolly Suhenty, pemateri dalam kegiatan tersebut berpesan agar para kader pengawasan bisa memberikan dampak positif dalam menjaga jalannya pesta demokrasi yang akan datang.
Peningkatan peran aktif masyarakat dalam melakukan pesta Demokrasi, imbuhnya, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terlebih saat ini adalah jaman milenial dimana semua isu sangat cepat beredar di masyarakat.
"Dengan demikian tugas dan fungsi para siswa kader pengawasan partisipatif harus berperan aktif dalam penggunaan media social karena isu atau berita hoax yang beredar dapat menciderai tercapinya demokrasi yang baik, " pungkas Lolly. (Nars)
