KUNINGAN - Kepala Bagian Kesra Setda Kuningan, Toni Kusumanto, membenarkan bahwa penugasan para pejabat eselon II dan II menjadi pembina upacara bendera di sekolah-sekolah ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Keterangan tersebut diungkapkannya saat kuninganreligi.com menemui Toni di ruang kerjanya, Senin (15/04/2019) di Kantor Setda, Jalan Siliwangi Kuningan.
" Iya, ini (penugasan pejabat menjadi pembina upacara di sekolah-red) sekaligus merupakan kebijakan Pak Bupati yang ingin meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019, " terangnya.
Melalui amanah Bupati dalam kegiatan upacara tersebut, diharapkan bagi para pelajar dan guru-guru bisa ikut serta memberikan hak pilihnya saat Pemilu dilaksanakan.
" Dalam sambutan Pak Bupati, konteks dengan Pemilu itu, pertama adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kedua jangan sampai ada kegiatan provokasi di masyarakat, dan ketiganya, kita percayakan Pemilu ini kepada penyelenggaranya, yakni Bawaslu dan KPU, " jelas Toni.
Terpisah, Kepala SMAN 3 Kuningan, H Edi Riyadi, menanggapi positif penugasan pejabat lingkup Pemkab Kuningan sebagai pembina upacara di tempatnya.
" Ini diperlukan sekali dalam upaya menjalin kerjasama antara sekolah dengan pihak Pemerintah Daerah, apalagi, sekarang SMA itu sudah di bawah provinsi. Dengan kehadiran dari Pemda Kuningan, kami sambut dengan baik, untuk memberikan arahan, sehingga komunikasi pemda dan sekolah terjalin dengan baik, " ujarnya.
Selain pejabat Pemkab Kuningan, pihak SMAN 3 Kuningan, imbuhnya, sering menghadirkan para pihak lain untuk menunjang pendidikan yang dilaksanakan sekolah.
" Kami sering menghadirkan pihak lain seperti Kepala BNN, Kapolres, Wakapolres, dari Kodim dan sebagainya. Karena pendidikan memerlukan dorongan dari semua pihak, terutama dalam hal pembinaan mental dan sikap generasi muda, " ucapnya.
Di lain pihak, seorang pemerhati kebijakan Pemkab Kuningan, Wawan Wage, melihat adanya penugasan para pejabat menjadi pembina upacara saat menjelang pelaksanaan Pemilu, sangat disayangkan.
" Ini bisa menimbulkan banyak persepsi di masyarakat, mengapa tidak dilaksanakan jauh-jauh hari, tapi malah dilaksanakan saat masa tenang Kampanye, " ucap Wawan kepada kuninganreligi.com dalam percakapan telepon.
Dirinya juga menyoroti, kebijakan ini muncul langsung dari pucuk pimpinan daerah, bukannya melalui hierarki birokrasi ASN, dari Sekda Kuningan, misalnya.
" Sayang langsung intruksinya dari Pa Bupati, kan bisa menimbulkan dugaan macam-macam di masyarakat. Apalagi sejak kasus Beliau beberapa waktu lalu, masyarakat jadi banyak menilai, " ketusnya. (Nars)
