BANDUNG - Besaran penyerapan Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Kuningan setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentu tidak terlepas dari capaian prestasi penggunaan dan pelaporan yang baik dan benar dari perangkat Desa sebagai pegelolanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, untuk semestar kedua tahun 2018 ini akan segera menyerahkan hasil laporan pemeriksaannya kepada seluruh instansi di Jawa Barat, tentunya termasuk pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.
Guna membuka wawasan masyarakat tentang Dana Desa, BPK Provinsi Jabar bersama Pemkab Kuningan, terlibat dalam satu acara Talkshow yang disiarkan langsung oleh Stasiun TVRI Bandung, Senin (17/12/2018).
Kepala BPK Perwakilan Jabar, Arman Syifa, dalam talkshow tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan visinya, BPK, adalah untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik.
" Kinerja yang kami lakukan semua diarahkan agar uang yang dikeluarkan menjadi alat yang digunakan untuk menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur, " tuturnya.
Saat ini, ungkap Arman, tren di masyarakat, yang terjadi adalah tidak hanya menuntut akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tapi juga menuntut adanya keyakinan bahwa pengeluaran keuangan negara dilaksanakan efektif dan efisien.
" Untuk itu, kami menghimbau kepada Desa agar menjaga akuntabilitasnya dalam mengelola keuangan, termasuk Dana Desa. Pelaporan yang dibuat pun harus benar, " tandasnya.
Sementara Bupati Kuningan, H Acep Purnama, mengaku sangat bersyukur atas adanya kucuran Dana Desa, sebagai amanat dari Undang-Undang Desa. Menurutnya, di Kabupaten Kuningan, pengelolaan dan pelaporan dana desa sudah tergolong baik.
Ketika ditanya oleh moderator acara tentang adanya pihak Desa yang gagap saat menerima besarnya anggaran yang harus dikelola, Acep meyakinkan kepada para Kepala Desa dan jajarannya agar memiliki keyakinan mampu mengelolanya dengan baik.
" Kita harus yakin mampu mengelolanya dengan hasil yang baik, selama ada niatan baik, apa yang harus ditakutkan, " katanya.
Meski begitu, tetap kepada pengelola DD, Acep mewanti-wanti agar memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, azas kepatutan/kewajaran, menghindari markup, memenuhi unsur partisipatif, serta kehati-hatian.
" Prioritaskan pula potensi yang ada di desa, baik itu sumberdaya manusia maupun bahan-bahan untuk pembangunan itu sendiri, " ujarnya.
Acep juga menjelaskan bahwa serapan dana desa di Kuningan telah terbukti berhasil dengan terbangunnya infrastruktur di pedesaan yang cukup baik.
Terkait pengawasan, Acep menambahkan, Pemkab Kuningan melakukan pengawasan melalui dinas terkait (DPMD), juga dengan menggunakan Online Monitoring System Penggunaan Anggaran Daerah (OMSPAD) yang bisa diakses oleh masyarakat.
" Silakan bilamana ada keluhan atau masukan bisa langsung diungkapkan kepada Kades dan Camat setempat, pasti akan dilayani. Di tingkat Kabupaten pun kita siap menerima semua masukan, " tandasnya.
Terpisah, Camat Cidahu, Rusmiadi, yang ikut mendampingi Bupati Acep dalam acara Talkshow tersebut menjelaskan capaian keberhasilan pengelolaan dana desa di 12 desa yang ada di Kecamatannya.
" Selain pembangunan infrastruktur kami juga melakukan inovasi pengalokasian dana desa untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti mengcover masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, " paparnya. (Nars)
