KUNINGAN - Salah seorang pengusaha muda asal Kabupaten Kuningan, Anang, mengkritisi soal terjadinya utang belanja langsung atas kegiatan atau proyek di beberapa SKPD tahun anggaran 2022.
Menurut Anang, pembayaran belanja proyek itu wajib dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
"Lalu bagaimana ceritanya kok bisa pelunasan pembayaran belanja proyek ini bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Kan nanti bisa mengganggu APBD baru," katanya saat ditemui kuninganreligi.com,
Pekerjaan yang dibiayai oleh DAK, BP dan DBHCT, imbuhnya, itu sudah pasti uangnya ada di kas daerah pada tahun anggaran berjalan. Tapi, Ia mempertanyakan, kenapa bisa pekerjaan yang dibiayai 3 sumber ini diutang.
"Uang yang sudah ada itu dipakai apa?," sebutnya.
Dampak buruk dari utang ini, kata Anang, bisa memunculkan penilaian bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan gagal dalam perencanaan anggaran.
"Harusnya Pemkab Kuningan disaat merencanakan sesuatu, sudah “terparkir” dulu anggaranya. Jangan hanya mendengarkan laporan target PAD yang hanya bikin bapak senang," ketusnya.
Sebagai pucuk pimpinan di daerah, Bupati Kuningan harus mencermati informasi dari anak buahnya dengan akurasi yang baik.
"Begitu pula, antara Legislatif sebagai pembuat perda anggaran dengan Eksekutif harus ada komunikasi yang baik," ujarnya.
Salah satu contoh perencanaan pendapatan daerah yang menurutnya kurang rasional adalah di salah satu SKPD yang pada RDP dengan DPRD beberapa hari lalu menargetkan capaian target PAD sebesar Rp 5,5 miliar di tahun 2023.
"Padahal, di tahun lalu saja saat target 1,2 miliar, terealisasinya hanya 650jutaan. Ini target PAD yang tidak realistis," tandasnya.
Memang, tambah Anang, sah-sah saja SKPD menargetkan PAD setinggi mungkin. Namun, tetap harus melihat kondisi yang wajar dan berdasarkan kajian juga.
"Analisanya seperti apa? Kalau target mah boleh-boleh saja mengawang-awang bisa 10 M bahkan 100 M juga silakan," sindir Anang. (Nars)
