 |
| Para Pendamping Posyandu Juara tingkat Kecamatan yang membuat petisi agar Korkab PPJ Kuningan dievaluasi |
KUNINGAN - Koordinator Pendamping Posyandu Juara (PPJ) tingkat Kabupaten di Kuningan mendapat sorotan dari dalam lembaga. Sejumlah mantan personel PPJ di tingkat kecamatan membuat petisi untuk dilakukan evaluasi terhadap Korkab PPJ Kuningan.
Hal itu dikatakan Ade Kosasih, seorang Pendamping Posyandu Juara di Kecamatan Ciawigebang, kepada kuninganreligi.com, Rabu (11/01/2013).
Menurut Ade, pihaknya menduga ada muatan politik, dugaan nepotisme dan dugaan pungli yang dilakukan oleh Koordinator Pendamping Posyandu Juara Kabupaten Kuningan.
"Atas banyaknya dugaan miring ini, kami 19 pendamping tingkat kecamatan telah membuat petisi agar Korkab PPJ Kuningan dievaluasi," ujar Ade.
Dibuatnya petisi sejak Bulan Oktober 2022 lalu, imbuh Ade, karena sebagian PPJ kecamatan merasa tidak nyaman atas pola kerja dan pola komunikasi yang diterapkan oleh Koordinator PPJ Kabupaten Kuningan.
"Korkab PPJ Kabupaten Kuningan diduga tidak profesional dan diskriminatif. Sehingga kami membuat petisi keberatan terhadap Korkab PPJ," tandas Ade.
Hal lain yang menjadi alasan pihaknya membuat petisi tersebut, diantaranya dugaan rangkap jabatan yang dilakukan Korkab PPJ dengan posisi PPJ Tingkat Kecamatan Jalaksana selain jabatannya di tingkat kabupaten.
Menurutnya, Korkab PPJ Kuningan juga diduga sering memberi instruksi kepada PPJ kecamatan diluar tupoksi kerja disertai sikap diskriminatif dan ancaman kepada PPJ yang tidak mau menuruti keinginannya.
"Belum lagi dugaan praktik pungli saat perekrutan SDM untuk masuk menjadi PPJ tingkat kecamatan, beberapa waktu lalu," tandas Ade
Sebelum masuk untuk menjadi PPJ tingkat kecamatan, ujarnya, mereka dimintai dulu komitmen agar nanti menjadi relawan pemenangan yang sifatnya politis oleh Korkab PPJ Kuningan ini.
Didampingi PPJ Kecamatan Pasawahan, Aisyah, Ade menyebutkan para PPJ tingkat kecamatan berharap Korkab PPJ untuk segera dievaluasi.
Alih-alih minta dilakukan evaluasi, ternyata 15 orang PPJ Kecamatan yang membuat petisi itu diberhentikan/tidak diperpanjang masa kontraknya.
"Sebagian diberhentikan tidak diperpanjang kontrak secara sepihak dengan alasan yang dibuat-buat," duga Ade.
Untuk diketahui, PPJ (Pendamping Posyandu Juara) adalah program besutan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang memiliki tugas penting dalam mencetak Sumber daya Manusia yang unggul dan juga mempunyai peran penting dalam mencegah stunting.
Program tersebut mempunyai struktur mulai dari Koordinator Tingkat Provinsi, Koordinator Tingkat Kabupaten dan Pendamping tingkat Kecamatan yang di-SK-kan melalui DPMD Provinsi Jawa Barat. (Nars)
