 |
| Audiensi Forum Kasi Kesejahteraan Desa se-Kuningan bersama Komisi 2 DPRD Kuningan |
KUNINGAN - Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Forum Kasi Kesejahteraan Desa se-Kuningan mendatangi Gedung DPRD Kuningan untuk beraudiensi bersama Komisi 2, pada Kamis (3/11/2022).
Mereka diterima jajaran Komisi 2 DPRD Kuningan di ruang Banggar. Agenda audiensi dihadiri juga oleh para Kepala Bidang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.
Ketua Forum Kasi Kesra Kabupaten Kuningan, Bambang, dalam audiensi membeberkan 5 poin yang menjadi keluhan para petani dari pengalaman kerja mereka di lapangan.
" Para petani saat ini hanyalah menunaikan kewajiban saja tanpa melihat hasil yang mereka dapatkan dari pertanian, karena jika melihat hasil, saat ini kebanyakan petani pasti mengalami kerugian," ujar Bambang.
Kerugian para petani ini, imbuhnya, disebabkan biaya produksi pertanian yang lebih besar dari hasil panen yang diperoleh.
" Belum lagi para petani mengeluh semakin berkurang dan lahan garapan pertanian makin kesini makin banyak terbengkalai yang diakibatkan oleh banyak hal," terangnya.
Adapun beberapa poin yang disampaikan pihaknya adalah soal ketersediaan pupuk kimia yang harganya mahal.
"Mahalnya harga pupuk ini tidak sebanding dengan harga jual hasil panen. Biaya modal menggarap dan hasil panen masih sangat timpang," ujarnya.
Soal kebijakan pemerintah yang alih-alih bisa membantu para petani, dikatakan Bambang, saat ini belum banyak dirasakan.
" Contohnya terkait Kartu Tani yang sudah lama digulirkan, hingga saat ini belum efisien berjalan di lapangan," keluhnya.
Malahan, derita petani semakin terasa saat terjadi kenaikan harga BBM. Karena para petani yang memiliki mesin traktor (alat mesin pertanian) belum sepenuhnya mendapat kemudahan dalam membeli BBM bersubsidi.
Ditambahkannya, banyaknya bantuan pangan ataupun uang yang langsung dari pemerintah pasca Pandemi Covid-19, malah berdampak buruk bagi prospek pertanian di lapangan.
"Adanya efek negatif yang timbul dengan adanya bantuan-bantuan program Covid-19, dimana petani menjadi malas untuk menggarap karena merasa kebutuhan makan, hususnya beras setiap bulan akan rutin diterimanya," nilainya.
Dari banyak keluhan ini, para Kasi Kesejahteraan Desa se-Kuningan meminta agar DPRD Kuningan melalui Komisi 2 bisa memfasilitasi kepada pemerintah baik di daerah maupun pusat untuk lebih cermat dalam memilih dan melaksanakan program bagi para petani.
"Semoga bantuan-bantuan dan program untuk petani bisa lebih tepat sasaran dan efektif," katanya.
Sementara, Ketua Komisi 2 DPRD Kuningan, Muhammad Apip Firmansyah, menanggapi keluhan para Kasi Kesejahteraan Desa ini. Menurut Apip, bicara harga pupuk kimia yang mahal adalah domainnya ada di pemerintah pusat.
"Untuk akses agar petani bisa mendapatkan kemudahan dalam pembelian BBM bersubsidi, tadi dari Diskatan sudah memberikan jaminan dan sudah dilakukan pendataan petani yang memiliki traktor agar bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU terdekat," ungkapnya. (Nars)
