Ketua PP Dewiku: Harus Bisa Bedakan Antara Retribusi dan Pajak Perparkiran

Abidin SE, Ketua PP Dewiku, sekaligus pengelola Obyek Wisata Curug Landung Kuningan

KUNINGAN - Mencuatnya masalah perparkiran di obyek wisata ditanggapi oleh ketua Paguyuban Pengusaha Destinasi Wisata Kuningan (PP Dewiku), Abidin. Menurutnya, ketika berbicara pungutan parkir, ada dua jenis regulasi yang mengaturnya. 

Hal itu dikatakan Abidin saat berjumpa dengan awak media di lokasi tempat ngopi di Jalan  RE Martadinata, Rabu (08/12/2021). 

Abidin menambahkan, dua regulasi yang mengatur perparkiran adalah terkait Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Kedua regulasi itu, sangat berbeda, karena instansi yang menanganinya pun berbeda. 

"Jika Pelayanan Retribusi Parkir, ini diatur Perda Kabupaten Kuningan nomor 04 tahun 2011. Instansi yang mengurusnya adalah Dinas Perhubungan. Sedangkan Pajak Perparkiran, diurus oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) diatur dalam Perda Kabupaten Kuningan nomor 15 Tahun 2010," paparnya. 

Untuk pengusaha destinasi wisata, dijelaskan nya, regulasi perparkirannya mengacu pada Perda Nomor 15 terkait Pajak Parkir. Jadi, tidak ada disebutkan aturan besaran pungutan parkir.  

"Seperti di rumah-rumah sakit, pengelolaan parkir di obyek wisata dikembalikan pada manajemen masing-masing. Pajak perparkirannya sebesar 30% dari pendapatan parkir, " kata Abidin lagi. 

Baca Juga:

Tarif Retribusi Parkir Curug Landung Disoal Netizens, Pengelola Sebut Ada Persaingan Bisnis

Pihaknya tidak mau memperpanjang permasalahan adanya unggahan netizen yang mempermasalahkan besaran parkir di obyek wisata yang dikelolanya. Karena, masalah unggahan netizen itu sudah ditangani kuasa hukumnya dan sudah dalam proses Laporan Kepolisian. 

Harga yang tercantum dalam karcis parkir obyek wisata yang dikelolanya itu sebesar Rp 10 ribu, diakuinya sudah termasuk tiket masuk obyek wisata. Adapun pengunjung yang ingin menikmati wahan lain di dalam Obyek Wisata Curug Landung dikenakan bayar lagi sesuai wahana yang diminatinya.

"(Soal postingan di Facebook) Itu sudah dikuasakan ke kuasa hukum kami. Sekarang mah ngobrolnya tentang wisata saja, " ujarnya. 

Berbicara tentang pariwisata di Kabupaten Kuningan, sebagai Ketua PP Dewiku, Abidin mengaku tetap optimis akan kembali bangkit meski sempat terdampak kondisi pandemi yang melarang warga datang ke obyek wisata.

"Apalagi sekarang para pengelola obyek wisata sudah tergabung di PP Dewiku dan kita sudah berkomitmen untuk maju bersama memromosikan pariwisata di Kabupaten Kuningan ke dunia luar," ujarnya optimis. (Nars)