KUNINGAN - Kegaduhan di ruang Ketua DPRD Kuningan yang terjadi tempo hari disebut sudah selesai oleh Bupati Kuningan, Acep Purnama, saat ditanya wartawan, Kamis (16/09/2021) kemarin.
Saat ditanya wartawan soal permasalahan antara Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, dengan warga Kelurahan Cipari, Atang, Acep menjawab singkat.
"Saya rasa (masalah Zul dan Atang) sudah selesai, " katanya.
Jawaban Bupati Acep ini sontak memicu tanggapan Atang, yang mendatangi ruang kerja Ketua DPRD Nuzul Rachdy tempo hari itu. Menurutnya, jawaban Bupati Acep yang juga Ketua DPC PDIP Kuningan ini justru akan menimbulkan masalah baru. Ia pun merasa terusik dengan jawaban dari Bupati tersebut yang mengatakan permasalahannya dengan Zul sudah selesai.
"Berbagai tudingan miring datang kepada saya diantaranya menganggap saya telah menerima sesuatu hingga saya diam, " kata Atang kepada KR, Jumat (17/09) malam.
Sedari awal, imbuhnya, telah diketahui bahwa kedatangannya menemui Nuzul Rachdy tempo hari hanya untuk mengklarifikasi pernyataannya dalam sebuah chat kepada kader partainya tentang keberhasilannya memindahkan kunjungan Jokowi dari pondok pesantren Husnul Khatimah ke pondok pesantren yang semazhab dengan Ketua DPRD ini (karena pernyataan itu tersirat dalam chattingannya).
"Dan chattingan itu sudah diakui benar adanya, untuk masalah klarifikasi saya sudah selesai karena mendapat jawaban, " sebutnya.
Namun masalah itu, kata Atang, belum selesai karena hingga saat ini Nuzul belum memberikan jawaban apa tujuan dirinya melakukan (mengucapkan seperti dalam percakapan di Whatsapp) itu.
"Dan yang terpenting ini menyangkut masalah akidah, ini ranah SARA yang sangat sensitif dan harus segera diklarifikasi biar tidak semakin meruncing. Menurut pernyataan secara langsung Nuzul menyatakan kalau dirinya mengarahkan Jokowi ke Ponpes yang semazhab dengannya yakni ahlu sunah wal jammaah," paparnya.
Atang menilai secara tidak langsung Zul telah menilai Pontren Husnul Khatimah tidak dianggap seakidah dengan dirinya.
"Berarti (HK) dianggap bukan ahlu sunah wal jammaah, berarti akidah apa? Ini bahaya jika tidak segera dijelaskan. Bahkan pihak Husnul Khatimah sendiri mempertanyakan tapi hingga saat ini belum mendapatkan jawaban, " tandas Atang.
Ia mengaku mengerti saat Zul menyatakan bahwa permasalahan ketidakhadiran Presiden Jokowi di Pontren HK, sudah dijawab pihak istana.
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pihak istana hanya menjelaskan masalah rute dan efisiensi waktu, tidak ada jawaban terkait masalah akidah Ahlu Sunnah wal jammaah ataupun lainnya, " ungkapnya.
Masih kata Atang, selama ini masyarakat diam karena ada pernyataan dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Dede sembada bahwa DPC PDIP telah melaporkan kejadian tersebut bahkan hingga ke DPP.
"Untuk itu, demi menjaga kondusifitas di kabupaten kuningan kami Sangat bersabar hingga saat ini menunggu hasil laporan tersebut, " ungkapnya.
Alih-alih hasil laporan yang didapat, justru pihaknya malah dikejutkan pernyataan ketua DPC PDIP yang juga Bupati Kuningan bahwa masalah sudah selesai begitu saja.
"Ini ada kesan meremehkan masalah yang justru menimbulkan masalah baru. Semua umat Islam pasti sepakat bahwa masalah akidah bukan masalah sepele, jadi saya berharap jangan sampai ada kesan menyepelekan sehingga memicu amarah umat Islam, " tutup Atang. (Nars)
