KUNINGAN - Tim Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) wilayah Jawa Barat menilai angka capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di delapan area SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan masih perlu ditingkatkan.
"Tim KPK mengevaluasi delapan wajib area, yang dipegang masing-masing SKPD. Misalkan area Intervensi Tata Kelola Desa dipegang oleh DPMD. Kemudian, terkait pengelolaan asset daerah, penanggungjawabnya BPKAD, " terang Inspektur Kabupaten Kuningan, Deniawan, saat dikonfirmasi paska kunjungan KPK, Kamis (03/12), di area Pendopo Pemkab Kuningan.
Pada kunjungan tersebut, Deni menambahkan, KPK menekankan ada perbaikan di bidang pengelolaan asset daerah dalam hal sertifikasi asset tanah Pemda.
"Tadi hadir juga Kepala BPN Kuningan dalam pertemuan tersebut, " kata Deni.
Dari evaluasi Tim KPK, capaian MCP Kabupaten Kuningan dinilai masih kurang. Angka evaluasi KPK terhadap MCP Kuningan hanya sekira 62,14%.
"Tim KPK meminta kita meningkatkan capaian MCP tersebut hingga 75%. Masing-masing penanggungjawab area tadi ditekankan agar bisa meningkatkan MCP, " ujarnya.
Rendahnya capaian MCP ini, kata Deni, tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19.
"Seperti contoh, di penerimaan pajak, dengan kondisi Pandemi ini di bidang pendapatan daerah tidak optimal. Sehingga tadi capaian dari Bappenda rendah, " sebutnya.
Dengan rendahnya capaian-capaian tersebut, KPK dalam pertemuan tadi memberikan tips-tips beberapa area yang harus dipenuhi.
Ketika ditanya apakah ada temuan dalam kunjungan KPK hari ini, Deni menandaskan bahwa Tim KPK yang hadir adalah dari Deputi Pencegahan, bukan penindakan.
"Untuk temuan-temuan itu kan bagiannya Deputi Penindakan, kalau yang hadir hari ini di Kuningan kan dari Deputi Pencegahan, " tandasnya.
Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut ada penyerahan Fasum/Fasos yang dikenal dengan PSU dari 8 developer kepada pihak Pemkab Kuningan melalui leading sektor Dinas Perumahan.
Kemudian, ditambahkannya, Tim KPK juga melanjutkan kunjungannya ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), disampaikan dari KPK terkait dengan kondisi bangunan di lingkup Pemkab Kuningan yang kurang representatif.
"Saya kira cuna itu yang dievaluasi Tim KPK yang hadir dua orang hari ini ke Pemkab Kuningan, " pungkasnya. (Nars)
