KUNINGAN - Memanasnya perpolitikan paska kocok ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kuningan ditanggapi tegas oleh salah seorang aktivis Praktisi Hukum di Kuningan, Dadan Somantri. Kepada KR, saat ditemui di sela aktifitasnya, Jum'at (25/09/2020) pagi, pria berbadan tegap dengan rambut gindrong ini menyoal bahwa kegaduhan perpolitikan di Gedung Dewan hingga keterlibatan dua pimpinan Kuningan merupakan hal yang tidak etis saat ini.
"Sekarang bukan saatnya yang tepat untuk membahas masalah Politik termasuk gonjang-ganjing pencalonan pihak-pihak untuk Pilkada. Saya rasa hal tersebut sangat lah tidak etis, terlebih lagi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kuningan waktunya kan masih sangat Jauh, " tegasnya, didampingi Ketua PPHI (Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia) Kabupaten Kuningan, Toto Suripto, di salah satu Cafe yang ada di Kuningan Kota.
Ia berpendapat, para praktisi politik termasuk pucuk pimpinan eksekutif di Kuningan, mestinya berpikir bagaimana caranya masyarakat bisa keluar dari persoalan Pandemi Covid 19 yang masih agresif penyebarannya.
"Pandemi ini kan sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat kita. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan, bukannya bikin dagelan-dagelan politik, " ketusnya.
Dadan meminta para wakil rakyat dan pimpinan eksekutif di Kuningan agar turun ke lapangan dan melihat langsung bagaimana keluh kesah kesulitan masyarakat saat ini. Masyarakat, ujarnya, saat ini banyak yang hak- haknya tidak terpenuhi karena kondisi wabah Covid 19 ini.
"Banyak persoalan masyarakat yang mengadu kepada kami sebagai lembaga sosial control untuk dibantu dan diadvokasi. Tentunya ini adalah persoalan bersama, " ucap Dadan.
Keselamatan masyarakat, tandas Dia, haruslah jadi hal yang diutamakan saat ini. Para elit politik di daerah sebaiknya mengesampingkan dulu persoalan-persoalan politik dan jabatan.
"Janganlah membicarakan masalah Pencalonan Pilkada yang masih sangat jauh waktunya. Tunjukan tanggung jawabnya dan kewajibannya sebagai orang yang mampu atau yang punya kapasitas untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, " kata Dadan
Sekadar untuk diketahui, suhu perpolitikan di Kabupaten Kuningan mulai menghangat, paska kocok ulang AKD DPRD Kuningan. Dalam kocok ulang pimpinan AKD tersebut, dua fraksi yang tidak terbagi jabatan, PKB dan Gerindra-Bintang, bertemu dan berencana membentuk koalisi dalam mengkritisi pemerintah.
Bahkan, pimpinan dan anggota fraksi tersebut sempat bertemu dengan Wakil Bupati Kuningan, M Ridho Suganda di salah satu rumah makan. Pertemuan kedua fraksi dengan Wabup Kuningan tersebut sempat mencuat dan banyak mendapat tanggapan, baik dari pimpinan eksekutif maupun legislatif di Kuningan.
Bahkan Wabup Edo, sempat juga "dipanggil" Ketua DPC PDIP Kuningan, yang tidak lain merupakan pucuk pimpinan eksekutif, beberapa hari lalu. (Nars)
