KUNINGAN - Kepala Kanwil Kemenhukam Provinsi Jawa Barat, Imam Suyudi, membeberkan hasil razia atau penggeledahan yang dilakukan oleh sekira 100 personil gabungan dari Satgas Kamtib yang dilibatkan dari seluruh UPT Lembaga Pemasyarakatan se-Ciayumajakuning, pada Selasa (11/08/2020) malam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kuningan.
Dari hasil peggeledahan di sekira 70 kamar yang dihuni para warga binaan di Lapas Kuningan malam ini, pihaknya berhasil menemukan barang-barang yang memang terlarang dimiliki atau dibawa oleh para narapidana.
"Pada malam ini hasil penggeledahan yang sudah kita laksanakan, mendapatkan barang-barang terlarang yang ada di seluruh kamar hunian. Dan seluruh kamar hunian memang sudah digeledah semua, " ungkap Imam di depan wartawan, Selasa malam.
Dari hasil razia itu pihaknya mendapati sejumlah 18 unit handphone, 3 buah modem,15 korek gas, 7 pucuk senjata tajam, 10 unit barang elektronik dan 8 buah batere HP.. Pihaknya menduga dengan banyaknya charger ini juga ada potensi handphone-handphone yang masih tersimpan (kemungkinan).
"Untuk uang dan narkoba tidak ada, " sebutnya.
Barang terlarang yang didapatkannya, kata Imam, selanjutnya akan disita untuk nanti akan lakukan pendalaman, pada saatnya nanti juga akan dilakukan pemusnahan pada barang-barang itu.
Pihaknya berharap, agar Lapas Kuningan bisa meneruskan penggeledahan sejenis secara rutin, agar para penghuni Lapas tidak menyalahgunakan dan membawa barang terlarang ke dalam.
"Juga untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai supaya lebih cermat dan teliti saat melakukan penggeledahan barang saat keluar masuk orang agar Lapas Kuningan bisa benar-benar bersih dari barang terlarang, " tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, sekira 100 petugas Satgas Kamtib Kemenhukam Jabar wilayah Ciayumajakuning diterjunkan Selasa (11/08) malam untuk melakukan penggeledahan di Lapas Kelas II-A Kuningan.
Kakanwil Kemenhukam Jabar, Imam Suyudi, membenarkan bahwa penggeledahan insidentil itu merupakan tindak lanjut dari penangkapan 4 napi dari Lapas Kelas II-A Kuningan oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu akibat dugaan pidana penipuan dengan mencatut nama Kemenlu RI. (Nars)
