KUNINGAN - Terbitnya Perbup Kuningan nomor 59 tahun 2020, terkait boleh berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di dalam kelas, ternyata tak berdampak pada penjualan seragam sekolah. Padahal, banyak orangtua murid yang ingin segera anak-anak mereka belajar kembali di sekolahnya. Namun rupanya masuknya tahun ajaran baru 2020/2021 ini tidak membuat para orangtua semangat membeli perlengkapan sekolah baru buat anak mereka seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kelesuan penjualan seragam dan perlengkapan anak sekolah ini dirasakan di beberapa lapak penjualan pakaian di Pasar Baru dan Pasar Kepuh Kabupaten Kuningan.
Seperti yang dikatakan Mauludin (45 tahun), pedagang pakaian seragam asal Desa Ancaran yang membuka usaha di Pasar Baru Kuningan, masuknya tahun ajaran baru sekarang, tak banyak para orangtua yang membeli seragam baru bagi anak mereka.
"Iya Kang, penjualan seragam sekolah lagi sepi. Sejak pandemi Covid-19, sedikit sekali para orangtua yang membeli. Mungkin karena mereka terdampak juga oleh Korona, sehingga keuangan keluarga tidak diprioritaskan untuk beli seragam sekolah baru anaknya, " papar Mauludin didampingi Sang Istri, Rabu (05/08/2020).
Penurunan omzet penjualan seragam ini dirasakannya lebih dari 50 persen dari biasanya. Padahal banyak pedagang yang telah sengaja menurunkan harga penjualan seragam itu, demi menaikkan omzet.
"Harga mah sudah diturunkan Kang, tapi tetap jarang yang beli, " keluhnya.
Mauludin menyambut baik adanya kebijakan pemerintah untuk memulai lagi KBM tatap muka di sekolah. Diharapkan dengan masuknya kembali para siswa-siswi ke sekolah, banyak orangtua yang mencari seragam baru buat anak mereka.
"Iya kalau bisa secepatnya bisa masuk sekolah lagi, biar dagangan kami ada yang beli, " harapnya.
Bicara soal harga seragam anak sekolah usia SD dan SMP, Ia menjelaskan, ada di kisaran Rp 100-125 ribu per pasangnya. Sebelum pandemi Covid-19, Ia menjualnya bisa Rp 150 ribu per pasang (baju dan bawahan).
Sebelumnya diberitakan, Bupati Kuningan telah mengeluarkan Perbup nomor 59 tahun 2020 sebagai peribahan kedua dari Perbup nomor 47 tahun 2020 tentang kegiatan masyarakat di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dalam Perbup terbaru itu, pemerintah daerah Kuningan memberi kelonggaran pada penyelenggara pendidikan atau sekolah untuk bisa melaksanakan KBM secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.
Meski telah terbit Perbup tersebut, beberapa lembaga penyelenggara pendidikan masih "takut-takut" untuk memulai KBM tatap muka. Mereka mengaku masih menunggu keputusan atau SOP resmi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan.
Sementara, dari pihak Disdikbud Kuningan sendiri justru mengatakan mereka menunggu adanya ajuan atau permohonan izin dari sekolah yang telah siap menggelar KBM tatap muka. (Nars)
