KUNINGAN - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 oleh BPK RI kembali diraih Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan, Acep Purnama, disaksikan Ketua DPRD, Inspektur Kuningan, dan Kepala BPKAD, menerima penghargaan raihan WTP dari BPK RI perwakilan Jawa Barat dalam agenda zoom meeting atau video conference di ruang kerja bupati, pada Jum'at (26/06/2020) pagi.
"Setelah melalui audit dari BPK, ini penghargaan WTP yang keenam kalinya yang kita bisa raih. Saya berterima kasih pada jajaran Pemkab Kuningan yang telah sungguh -sungguh bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, " kata Bupati Acep saat dimintai tanggapan oleh kuninganreligi.com, melalui sambungan seluler, Jum'at siang.
Bupati mengapresiasi pada semua pihak, termasuk kepada pihak BPK yang bersedia memberikan pendampingan dan selalu memberi kesempatan bertanya dalam rangka perbaikan-perbaikan.
WTP itu baginya bukan berarti sebagai satu kesempurnaan dalam pekerjaannya. Tetapi, penilaian WTP ini bisa jadi pedoman Pemkab Kuningan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama apalagi memulai kesalahan yang baru.
"Kita terus berupaya untuk tetap di jalur yang sesuai aturan. Terus dari sisi laporan keuangan, asas kepatutan, kewajaran dan prinsip akuntabilitas selalu menjadi kewajiban yang harus dijalankan, " ungkap Bupati.
Dalam penyerahan penghargaan WTP melalui zoom meeting itu, Kabupaten Kuningan bersama dengan tiga kabupaten lainnya di Jawa Barat, yakni Garut, Bandung Barat dan Sumedang.
Terpisah, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi, menilai pencapaian opini WTP bagi Kabupaten Kuningan yang keenam kalinya, tidak bisa mudah dicapai. Menurutnya, tidak semua daerah bisa meraih opini WTP secara berturut-turut sebanyak itu.
"Opini WTP Ini semua bukan hadiah dari BPK, tetapi hasil kerja keras semua pihak termasuk Pemkab Kuningan, Lembaga DPRD, dan stakeholder lainnya, " kata Zul, sapaannya.
Opini WTP itu, imbuhnya mencerminkan bahwa Pemda Kuningan selalu memperhatikan kepatuhan pada aturan dalam pengelolaan APBD.
"Opini WTP ini sekali lagi, bukan segala-galanya, bahkan membuat kita lengah. Mungkin saja ada temuan, karena kami belum mendapatkan bukunya, " kata Zul lagi.
Ke depan, dengan raihan opini WTP ini, sambungnya, harus bisa memicu dan memacu kedisiplinan pemerintah dalam kinerja dan pengelolaan APBD. (Nars)
