KUNINGAN - Terkait ketidakhadiran 25 anggota DPRD Kuningan dalam rapat paripurna internal DPRD guna mengesahkan Tata Tertib pada Kamis (24/10/2019) dijelaskan oleh salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Gerindra-Bintang, Julkarnaen.
Dalam jumpa pers yang digelar di rumahnya di Kompleks Griya Bojong Indah, Kamis siang, Jul -sapaannya-, berkilah bahwa ketidakhadirannya bersama 24 anggota DPRD lain dalam paripurna bukan suatu pemboikotan, melainkan hanya memegang teguh sikap politik semata.
"Itu bukan boikot, melainkan sikap kami dalam menghadapi pemaksaan kehendak daripada dipertontonkannya arogansi kekuasaan. Ini bukan sikap yang tiba-tiba sifatnya, tetapi setelah melalui banyak proses, " kata Jul didampingi salah seorang anggota DPRD dari Partai Gerindra, Deki Zainal Mutaqin.
Pihaknya menghendaki soal mengenai kisruhnya perpindahan seorang anggota DPRD, Chartam Sulaiman, dari fraksi PDIP ke PPP diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengesahan tata tertib DPRD.
"Dikarenakan masih belum di tuntasnya pembahasan yang telah dilakukan dalam Rapat Pimpinan Fraksi. ini ada kesan pemaksaan kehendak, ini bisa merepresentasikan sikap arogansi kekuasaan yang tidak pernah mau melakukan komunikasi politik yang baik dan berimbang," tandas Jul.
Pihaknya sangat menghendaki adanya konsultasi antara Pimpinan DPRD Kuningan dengan Kemendagri sebelum paripurna Tatib digelar. Pelaksanaan Paripurna Tatib, kata Jul, dipikirnya masih cukup waktu, jangan sampai terkesan tergesa-gesa dengan bahan yang dipandang belum komprehensif.
"Jika begitu, ini mengabaikan hal yang masih menjadi ganjalan serta penerjemahan yang multitafsir. Rapat Paripurna masih bisa dilaksanakan pada minggu depan setelah pimpinan melakukan konsultasi. " ujarnya.
Dengan kondisi yang dianggap berimbang ini, karena ada 4 Fraksi yang meminta segera dilakukan Paripurna, dan 4 Fraksi lainnya meminta untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu, tetapi kenapa diputuskan dan palu diketuk paksa untuk Paripurna dilakukan Hari Kamis ini.
"Inilah hasilnya, sehingga terjadi 25 Anggota DPRD Kuningan tidak menghadiri agenda tersebut. Sikap kami hari ini adalah upaya untuk mencegah kerusakan" tegas Jul.
Ia menambahkan, bahwa mencegah kerusakan jauh lebih baik dari berbuat baik itu sendiri. Ini, kata dia, merupakan kaidah. Dan ini cara pihaknya mencegah kerusakan di lembaga DPRD Kuningan.
"Kami berharap publik dapat memahami sikap kami seperti ini. Ini bukan tentang bagi-bagi kekuasaan, ini lebih kepada pendistribusian tugas yang harus berimbang," katanya.
Baginya, pembahasan Tata Tertib sebagai pedoman pola gerak 5 Tahun DPRD ke depan adalah materi yang penuh esensi penting. Karena Tatib-lah yang akan menjadi pijakan annggota DPRD bekerja untuk memperjuangkan amanah rakyat.
"Jadi kondisi ini jauh sekali dari yang sering di dengungkan bahwa semua ini tentang Alat Kelengkapan Dewan.
Kami tidak ingin terjebak dalam "framing" tersebut. Semua kami lakukan agar Tata Tertib yang akan ditetapkan nanti menjadi pola, guna melahirkan Kebijakan-kebijakan yang akan dipersembahkan untuk kebaikan masyarakat kuningan," papar Jul.
Terkait sikap H Chartam Sulaimman, anggota DPRD dari Nasdem, pada hari ini dinilainya sebagai cerminan komitmen dan nilai politik yang luar biasa tentang bagaimana ia secara elegan menunjukan sikap politiknya. (Nars)
