Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut dilaksanakan di aula barat, Gedung Sate Bandung, Selasa (17/07/2018) kemarin.
Koordinasi APIP dan APH itu, bukanlah suatu upaya melindungi kejahatan atau menutupi tindak pidana. Penerapan hukum pidana merupakan tindakan terakhir (Ultimum Remedium) dalam menilai tindakan penyelenggara pemerintahan, sehingga pembangunan bisa berjalan efektif.
Perjanjian disepakati sebagai bentuk upaya agar penyelenggara pemerintahan tidak lagi khawatir dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan.
Bupati Acep Purnama kepada media menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung program tersebut dan akan melakukan langkah nyata dalam upaya memberantas korupsi di Kabupaten Kuningan.
" Sehingga memperlancar penyerapan anggaran ke daerah dan tidak akan menghambat pembangunan yang dilaksanakan di daerah, " ucapnya.
Sementara, PJ Gubernur Jawa Barat, M Iriawan, mengatakan untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kemauan dan komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan daerah.
Iriawan mengajak semua pihak agar meneguhkan komitmen untuk bekerja lebih keras lagi dalam upaya pencegahan korupsi.
" Saya memahami bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa adanya kemauan dan komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, baik dari kepala daerah, DPRD, sampai unsur pelaksana," ujarnya. (Nars)
