 |
| Sidang Paripurna DPRD Kuningan |
KUNINGAN - Hebohnya rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD Kuningan ditanggapi serius oleh Ketua DPRD, Nuzul Rachdy. Saat berbincang dengan media belum lama ini, Zul meminta masyarakat tidak membandingkan kenaikan tunjangan anggota DPRD dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ataupun kondisi kemiskinan ekstrem yang saat ini terjadi di Kabupaten Kuningan.
"Jangan melihat itu tunjangan transportasi atau perumahan atau apapun namanya, ini adalah hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD yang diatur undang-undang. Ini sudah direncanakan jauh hari, namun baru bisa dilaksanakan pada APBD sekarang (2022), " katanya.
Pihaknya mengklaim kenaikan tunjangan anggota DPRD ini sudah melalui kajian Tim Apraisal.
Keuangan yang mendapat penyesuaian / kenaikan, imbuhnya, tidak semua tunjangan. Hanya tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan saja.
Terkait jumlah angka kenaikan tunjangan yang akan didapatkan para anggota legislatif ini pada tahun 2022, Zul menyebutkan di kisaran Rp 10-12 juta.
"Antara pimpinan dan anggota, besaran kenaikannya berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, " imbuhnya lagi.
Terkait adanya anggapan kenaikan ini tidak wajar di tengah pandemi dan kemiskinan ekstrem, Zul, memandang hal itu tergantung sudut pandang masing-masing.
"Sekali lagi jangan dihadap-hadapkan kenaikan tunjangan ini dengan pandemi dan kemiskinan ekstrem. Pandemi dan kemiskinan ekstrem ini kan tetap kita tangani dengan serius, bahkan kita telah lakukan refocusing anggaran berapa kali dan untuk penanganan kemiskinan ekstrem pun sudah dianggarkan, " sebut Zul.
Sebelumnya, seorang aktivis di Kuningan, Boy Sandi Kertanagara, melihat adanya kenaikan tunjangan anggota DPRD di tengah suasana pandemi dan kemiskinan ekstrem adalah sesuatu yang ironi.
"Ketika ini dilakukan di saat banyak anggaran yang dibutuhkan untuk yang lebih penting, maka hanya satu yang Saya tanyakan dimana nurani para anggota DPRD ini, " ujar Boy.
Ia berharap agar rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD ini bisa ditunda dulu, menunggu kondisi daerah membaik. (Nars)
