KUNINGAN - Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan secara tegas menolak rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) ke Kabupaten Kuningan. Penolakan ini menyusul penilaian buruk PC IMM Kuningan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama dua periode memimpin negara.
Sekretaris PC IMM Kuningan, Achmad Irsyad Imanuddin, dalam rilis medianya menyebutkan bahwa pihaknya menilai paska terpilih sebagai Presiden RI untuk ke dua kali nya, timbul beragam gejolak polemik, problematika dan dinamika sosial-politik yang hadir di tengah tengah masyarakat Indonesia.
Hal itu, kata Irsyad, diperparah oleh hadirnya Pandemi global Covid-19, dimana menurutnya, pemerintah gelagapan dan cenderung menganggap sepele di awal menyoal penanggulangan pandemi tersebut.
"Kami PC IMM Kuningan menilai bahwa pemerintahan dibawah nahkoda presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) layak untuk di anugerahi raport merah sebagai catatan buruknya roda pemerintahan yang bergulir saat ini," tandas Irsyad, Ahad (20/06).
Dalam penanganan pandemi Covid-19, imbuhnya, kebijakan tanpa visi dan strategi yang cenderung reaktif berulang kali coba diterapkan oleh pemerintah setahun terakhir, seperti dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan virus ini.
" Walau istilahnya berubah-ubah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), intinya sama: membatasi pergerakan masyarakat, Adapun kelak istilah nya berubah, tetap saja tuntutan untuk mematuhi aturan tersebut tak selaras dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang mirisnya malah ikut jadi santapan empuk para koruptor," paparnya.
PMB UNIVERSITAS KUNINGAN KLIK DI SINI
 |
| PMB Uniku |
Disamping itu, masih kata Irsyad, pemberian raport merah kepada Jokowi oleh PC IMM juga karena mencuatnya beragam isu seperti pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako dan lebih mencengangkannya lagi diberlakukan pada sektor pendidikan.
"Selama pandemi, pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi sektor yang konsisten tumbuh secara positif di atas 2 persen. Terakhir di kuartal pertama 2021 tumbuh 2,95 persen. Sukses tanaman pangan, termasuk beras di dalamnya, malah tumbuh 10,2 persen di kuartal pertama 2021,"terangnya.
Apabila penerapan PPN tetap diberlakukan pada komoditi tersebut, menurutnya, jelas akan meningkatkan harga jual dan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat terutama pada kalangan menengah kebawah sehingga menghambat laju ekonomi mikro. Adapun pada sektor Pendidikan, Ia menyebutkan, berdasarkan data, nilai PPN yang tidak dikenakan pada jasa pendidikan nilainya selama 2016-2019 hanya Rp.8 triliun hingga Rp.10,5 triliun. Jika dikurangi jasa pendidikan bermisi sosial kemanusian tentu nilainya lebih rendah.
"Jika PPN dikenakan, jelas biaya pendidikan akan semakin mahal. Meskipun hanya untuk jasa pendidikan komersial. Pantaskah negara mengejar angka sekecil itu, sementara di sisi lain prioritas periode kedua Presiden Jokowi adalah sumberdaya manusia?" tandasnya lagi.
PMB FAHUTAN UNIKU KLIK DI SINI
 |
| Kampus Fahutan Uniku |
Hal lainnya, PC IMM Kuningan, kata Irsyad,
menilai ada indikasi bagi-bagi kursi komisaris BUMN sebagai ajang politik balas budi kepada mereka yang “berjasa” saat kontestasi pilpres 2019 silam. Mereka juga menyoroti santernya pemberitaan terkait melemahnya fungsi Lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK dengan mendepak sejumlah karyawan yang bahkan tengah menangani kasus korupsi kelas kakap.
"Carut marutnya permasalahan negeri ini jelas sebagai bukti nyata hilangnya kendali utuh seorang presiden terhadap jajarannya dari mulai pusat hingga daerah. Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.
Irsyad melihat, nampak jelas proses komunikasi yang tersumbat sehingga tanpa disadari membangun sekat pemisah yang pada akhirnya menimbulkan beragam kontroversi dan protes atas produk hukum dan kebijakan yang dibuat. Investasi kekecewaan masyarakat ini, katanya, lambat laun akan mempengaruhi menurun nya kredibilitas pemerintah itu sendiri.
"Sebagai bentuk kekecewaan, kami PC IMM Kuningan tegas menolak kehadiran bapak Presiden Jokowi ke Kabupaten kami dengan tujuan dan alasan apapun. Tren negatif yang kami amati belum bisa diatasi dengan sigap dan tanggap. Aspirasi ini rasa nya sudah cukup sebagai tamparan keras untuk segera membenahi tatanan pemerintahan saat ini, apabila tidak ada koreksi dan introspeksi kami rasa pemerintah sama halnya sedang melakukan bunuh diri secara politik," gamblangnya.
Untuk diketahui, menurut informasi, dalam waktu dekat Presiden RI berencana mengunjungi Kabupaten Kuningan dalam rangka peresmian Bendungan Kuningan yang sudah rampung progresnya.
Bupati Kuningan, Acep Purnama, saat ditemui di Desa Kawungsari, Jumat (18/06) mengatakan RI 1 akan meresmikan secara langsung bendungan yang bisa mengairi irigasi di dua kabupaten dengan luas 3000 hektare.
"Kalau tidak ada perubahan jadwal besok Senin (21/06) akan diresmikan oleh Pak Presiden," ucap Bupati.
Namun hingga berita ini diturunkan, informasi kedatangan orang nomor satu di Indonesia ke Kuningan masih belum ada kejelasan. Beberapa pejabat lintas instansi yang berhasil dihubungi kuninganreligi.com, mengaku belum mengetahui kepastian kedatangan Presiden Jokowi ke Kuningan. (Nars)
